Opini

Sebagai milik umum, hutan haram dikonsesikan kepada swasta, baik individu maupun perusahaan. Dengan ketentuan ini, akar masalah kasus kebakaran hutan dan lahan bisa dihilangkan. Dengan dikelola penuh oleh negara, tentu mudah menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat dan kelestarian hutan. Negara juga harus mendidik dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan manfaatnya untuk generasi demi generasi.

Generasi muda Palestina ini, memberontak terhadap kebijakan kaum sepuh. Tak lagi peduli dengan Mahmoud Abbas, Uraiqat, atau Dahlan. Mereka merespon ajakan Jubir HAMAS, "Hadzza Huwal Khiyaar" (Pisau ini adalah pilihan) untuk berjuang.

Tahun baru Islam, yang telah kita sambut bersama sejatinya tidak sekedar hanya seremonial belaka. Hiruk pikuk masyarakat yang melakukan pawai ta’aruf pada intinya mereka tidak hanya bersenang-senang menyambut datangnya tahun baru Islam. Namun pada substansinya adalah sebagai wujud manifestasi mensyukuri nikmat dan karunia yang telah di berikan dalam hidupnya selama ini oleh Allah SWT.

Kasus di Singkil (NAD) yang ramai dibicarakan di media sosial sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk semakin membuat keruh suasana. Seperti apa keruhnya? Yang paling menarik perhatian adalah bagaimana kasus Singkil ini digeneralisasi ke masyarakat Aceh.

Segenap masyarakat Indonesia harus mendukung segala usaha untuk memberantas korupsi dan menolak segala upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Jika memang mengaku wakil rakyat dan bekerja untuk kepentingan rakyat, maka para pejabat negeri ini harus betul-betul mendengarkan suara rakyat. Rakyat sudah terlalu menderita oleh ulah para koruptor, rakyat ingin hukum terhadap para koruptor benar-benar ditegakkan secara tegas agar nantinya tindak pidana korupsi dapat berkurang di masa depan. Usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, bukan malah dilemahkan dengan cara-cara “sok akademis” dan “sok legal”.

Lihatlah kondisi pers saat ini. Bencana asap di Sumatera dan Kalimantan tidak menjadi isu ’seksi’ bagi media. Padahal, telah jatuh korban jiwa dari kalangan anak-anak ditambah terhentinya aktivitas masyarakat. Tercatat hanya republika sebagai media cetak yang mengangkat isu asap ini secara konsisten. Dan ini terjadi karena masih ada tarikan yang cukup kuat bagi lembaga pers untuk menjaga reputasi pemerintahan terpilih yang juga naik karena keringat mereka.

Seharusnya menjadi perhatian penting bagi kita selaku manusia. Dan dalam konteks Negara ini menjadi penting bagi pemerintah, Karena bencana ini sudah berulang kali terjadi. Tidak cukup hanya sekedar wacana penanggulangan. Tetapi ada bukti yang pasti yang perlu dipahami dan dilakukan semua pihak. Misal penegakan hukum yang merata, pengadaan fasilitas penanggulangan yang memadai, dan membangun kesadaran di semua pihak.

Andai duka asap terjadi pada masa Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu, mungkin ia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan ketika menghadapi musibah paceklik rakyat hijaz. Coba kita bandingkan masa kepemimpinan Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu ‘anhu dengan Presiden kita saat ini ketika dihadapkan dengan musibah asap yang menimpa ribuan manusia, adakah mereka menangis, adakah mereka bersedih atau hanya sekadar tidak menyantap hidangan yang lezat di hadapannya karena tergambar akan kesulitan rakyatnya.

"Pencitraan" yang - bahkan oleh profesor dan praktisi public relation (PR) sekaliber Robert Phillips - tengah menuju senjakalanya, dan "citra" sebagai buah reputasi, sebagai dua hal yang harus dipisahkan. Maka, sejumlah pokok pikiran dalam rangka menyusun kembali serpihan citra PKS untuk beberapa tahun mendatang agaknya harus menempuh jalan lebih terjal dan menguras lebih banyak keringat. Karena kredibilitas dan reputasi tentu bukan rezeki nomplok yang tetiba turun dari langit. Apalagi di kerasnya ranah politik.

Biaya proyek kereta api cepat ini sekitar 60 Trilliun. Dengan tenor selama 40 tahun dan bunga 2% maka nilai bunganya adalah sekitar 1,2 T. Anggap saja bunga dibayar sama tiap tahun, maka selama 40 tahun hutang tersebut harus dibayar 1,2 T x 40 tahun = 48 T.