Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelidiki kasus korupsi di Kementerian Agama, kali ini soal pengadaan fasilitas Teknologi Informasi (TI) untuk sekolah madrasah. Hari ini, Selasa, 16 Oktober 2012, KPK meminta keterangan Direktur Utama PT Perkasa Jaya Abadi, Dendy Prasetya, dalam rangka penyelidikan kasus itu.
Baca selengkapnya »Hasyim Muzadi: Presiden Harus Tegur Kapolri
"Presiden seharusnya juga menegur Kapolri, namun hal tersebut tidak terjadi dan kalau dibiarkan berarti ada makna lain," kata KH. Hasyim Muzadi di Semarang, Sabtu, di sela acara dialog peran ulama dan tokoh masyarakat se-Jateng dalam menegakkan konstitusi dan gerakan antikorupsi di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Semarang.
Baca selengkapnya »Ketua KPK Temui Kiai NU dan Muhammadiyah di Semarang
Di tengah arus penekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua KPK Abraham Samad, Sabtu (6/10/2012) mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kantor PWNU di Semarang, Jawa Tengah. Abraham Samad mengatakan, pertemuan ini sudah lama direncanakan sehingga momen pertemuan ini juga bentuk dukungan para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat dari ormas besar di Jawa Tengah.
Baca selengkapnya »Aboe Bakar: KPK Harus Diselamatkan, Polri Harus Dibersihkan
Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al-Habsy menyatakan sangat menyayangkan insiden "upaya penjemputan paksa" penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kompol Novel Baswedan, Jumat (6/10), malam oleh sejumlah aparat Polda Bengkulu dengan mengarahkan dua kompi aparat Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.
Baca selengkapnya »FPKS Kirim Surat Minta Pembahasan Revisi UU KPK Dihentikan
Fraksi PKS mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat permohonan penghentian pembahasan terkait revisi UU No. 30/2002 tentang KPK, yang menuai polemik di Masyarakat. "Surat usulan proses penghentian pembahasan revisi RUU KPK kepada Ketua DPR RI sudah kami kirimkan Rabu (3-10) sore. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan DPR untuk menghentikan proses pembahasan revisi RUU KPK ini," ujar Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim dalam keterangan persnya, Rabu (3/10/2012).
Baca selengkapnya »Nasir Djamil: KPK Tak Punya Nyali Ungkap Kasus Besar Seperti Century Gate dan Hambalang
Hingga kini, kasus-kasus besar seperti bailout Century dan Hambalang belum juga terungkap. Untuk itu, tak salah jika Komisi Hukum DPR mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, KPK belum menunjukkan tanda-tanda bisa membongkar kasus-ksasus besar tersebut.
Baca selengkapnya »KPK Periksa Sekjen DPR Sebagai Saksi dalam Korupsi Pengadaan Al-Quran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/9), kembali memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Nining Indra Saleh. Kali ini, Nining diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan IT Laboratorium Komputer Madrasah di Kementerian Agama RI.
Baca selengkapnya »Fraksi PKS: Polri Harus Kooperatif
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengapresiasi keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menetapkan salah seorang jenderal bintang dua Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).
Baca selengkapnya »KPK Harus Pakai Jalan Pendek dan Hemat Bongkar Century
Anggota Timwas Century DPR Fahri Hamzah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus bailout Bank Century. Caranya lembaga anti korupsi itu harus mengambil jalan pendek dan hemat. "KPK lebih baik mengusut kasus Century dengan jalan pendek dan hemat. Jangan sibuk dengan banyak persoalan," ujar Fahri dalam rapat dengan pimpinan KPK di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (13/6).
Baca selengkapnya »NU Dukung Moratorium Pendaftaran Haji
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi agar Kementerian Agama memberlakukan moratorium (penghentian sementara) pendaftaran haji. Said sepakat dengan KPK yang menyatakan penggelembungan dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) berpotensi membuka ruang bagi korupsi.
Baca selengkapnya »