Arsip Kata Kunci: kpk

Dalam waktu yang beriringan, masyarakat Indonesia disuguhi dua adegan politik yang sangat dramatis. Adegan pertama diperankan oleh Anis (Anis Matta) dan adegan kedua diperankan oleh Anas (Anas Urbaningrum).

Para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pamekasan, Madura, Kamis, berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat, mendesak komite etik KPK dan polri mengusut pembocor surat perintah penyidikan (sprindik) di institusi itu. Aksi para aktivis HMI ini dimulai dari monumen Arek Lancor Pamekasan.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengatakan, kebocoran sprindik Anas seolah menggambarkan adanya kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya diintervensi.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Anti-Cikeas, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/2/2013) siang. Mereka mengimbau agar lembaga superbodi pimpinan Abraham Samad Cs, tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk Komite Etik, mengusut bocornya draft surat perintah penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum. Anggota Komisi III DPR Indra mengungkapkan, KPK sebenarnya tidak perlu membentuk komite tersebut jika pimpinan KPK berkomitmen dengan slogan yang ada.

Bocornya Sprindik atas nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menjadi bukti adanya intervensi politik terhadap KPK. “Padahal sprindik itu seharusnya bersifat rahasia,” ujar Anggota Komisi III DPR RI dari FPAN, Taslim Chaniago, Sabtu (23/2) Kemarin.

"Prosedur yang dilakukan KPK, apabila menangani kasus dan sudah ada penetapan tersangka yang dilakukan penyidik adalah melakukan asset tracking," kata Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat malam (22/2).

Koordinator Presidium KAHMI, Mahfud MD menegaskan KAHMI akan mengawal agar kasus ini murni penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menurut dia KPK tidak boleh main-main dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus ditegakkan, tetapi Anas harus diperlakukan adil. "Kami akan mengawal proses itu agar negara beres dan penegakan hukum tak dipolitisasi," katanya.

Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai KPK sebagai pembohong dalam menuntaskan kasus korupsi. Lembaga anti korupsi itu juga dinilai tidak bersih dan penuh intervensi kepentingan politik tertentu.

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka tadi malam (22/2) terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Namun, proses penetapan Anas sebagai tersangka dinilai sangat berbelit.