Antisipasi Kementerian Agama terhadap masalah-masalah yang kini muncul selama penyelenggaran ibadah haji minim.
Baca selengkapnya »DPR Minta Kemenag Maksimalkan Perlindungan Jamaah Haji
“Fungsi perlindungan, dari mulai asuransi keselamatan sampai dengan kesehatan harus dimaksimalkan Kemenag. Apalagi jika..
Baca selengkapnya »Menag: Program Haji Sekali itu untuk Mewujudkan Keadilan bagi Semua
Menteri Agama mengimbau kepada masyarakat, agar memberi kesempatan bagi yang belum pernah menunaikan ibadah haji.
Baca selengkapnya »Menteri Agama Minta Maaf atas ‘Postingan’ @Kemenag_RI di Twitter
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta maaf atas sebuah postingan dari akun Twitter @Kemenag_RI yang secara sepihak mengajak kepada netizen agar berhati-hati dalam akses situs yang terindikasi memuat paham radikal. Pernyataan Lukman Hakim tersebut dimuat pada akun twitternya, @lukmansaifuddin, Senin malam (30/3/2015).
Baca selengkapnya »Bimas Islam Rambah Media Sosial
Selain membuat akun di jejaring media sosial facebook dan mikroblogging twitter, penyebaran informasi melalui pesan berantai atau broadcast juga menjadi perhatian Ditjen Bimas Islam.
Baca selengkapnya »Stake Holder Jadi Fokus Evaluasi Penyelenggaraan Haji Kemenag
Dalam sambutannya Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin berharap evaluasi ini akan melahirkan sistem pelayanan haji yang lebih baik di tahun mendatang.
Baca selengkapnya »Buku Penjaskes Legalkan Pacaran, Kemenag: Islam tak Mengenal Pacaran
Islam tidak mengenal istilah atau ajaran soal pacaran. "Karena yang ada ialah ta’aruf dan hubungan laki-laki perempuan dalam Islam bukan muhrim salah satunya disahkan dalam ikatan pernikahan,".
Baca selengkapnya »Dana Abadi Umat Capai Rp 3,5 Triliun, Siapakah yang akan Kelola?
DAU adalah dana yang diperoleh dari setoran calon jamaah haji yang sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak jauh-jauh hari. "Atas adanya nilai manfaat dan nilai tambah, dana tersebut menjadi berlebih dan dimasukkan ke dalam DAU," paparnya. Sejak awal DAU untuk..
Baca selengkapnya »Hal Teknis UU Halal akan Dibahas Dalam PP
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang nantinya bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama akan diatur dalam PP. Menurutnya...
Baca selengkapnya »Kemenag Fasilitasi Dialog Kesepahaman UU JPH
Kemenag meminta agar semua pihak yang terlibat dalam penjaminan halal ini dapat membaca secara utuh poin penting UU JPH serta memahami jiwa di balik keberadaan UU ini.
Baca selengkapnya »