Hal Teknis UU Halal akan Dibahas Dalam PP

dakwatuna.com – Jakarta. Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan peraturan turunan untuk membahas hal teknis yang di atur dalam Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum lama disahkan di sidang paripurna di DPR.

“Pemerintah memiliki waktu selama dua tahun untuk menyempurnakan UU tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Agama (PMA),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam, Jumat (3/10). Dia menjelaskan, dalam kurun waktu tersebut penyempurnaan terkait hal teknis akan dibahas.

“Kita sedang persiapkan itu semua termasuk draft-nya,” ujarnya. Dia menambahkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang nantinya bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama akan diatur dalam PP. Menurutnya, peraturan umum yang terkait dengan BPJPH akan sama dengan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Lebih lanjut dia menjelaskan, badan halal tersebut akan diisi oleh orang-orang profesional yang dipilih melalui ‘fit and proper test’ yang terdiri dari para ahli di bidang masing-masing yang relevan dengan produk halal. “‘Fit and proper test’ ini akan dilakukan oleh tim khusus yang punya latar belakang ilmu keislaman khususnya bidang fiqih, ahli kimia, kosmetika, dan lain-lain,” jelas mantan rector IAIN Sunan Ampel Surabaya itu. Selain itu, dia mengatakan bahwa hal itu untuk melengkapi dari aspek keilmuan terkait produk yang akan disertifikasi.

Jumlah tim yang akan melakukan ‘fit and proper test’ dan segala proses pemilihan tersebut akan ditentukan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Menurutnya, jika merujuk pada kelaziman atau aturan umum seperti yang ada di KPHI maka jumlahnya antara 5 hingga 7 orang.

“Yang pasti ganjil,” ujarnya. BPJPH nantinya akan berfungsi secara administratif, pengawasan dan juga sosialisasi. (mah/rol/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

@doeloiem