Topic Archives: Kudeta di Mesir

Mengapa rezim kudeta di Mesir dan rezim Suriah memilih pilpres sebagai solusi? Apakah sah hasil pilpres yang digelar secara sepihak tanpa menyertakan seluruh komponen bangsa? Ada misi apa sebenarnya dibalik pilpres ini? Pertanyaan yang mengawali tulisan singkat ini muncul setelah membaca sikap cemas dari rezim di Mesir dan Suriah saat ini, yang tidak sanggup menahan gelombang revolusi menjalar ke negeri mereka sejak 2011 lalu.

Warga Mesir penentang kudeta menggelar aksi Pekan Kebebasan untuk Mesir (Al-Hurriyah Li Misr) di salah satu sudut kota Roma, Italia, sebagaiman dipublikasikan Freedoom and Justice Party (FJP, sayap politik Ikhwanul Muslimin) pada laman akunnya di Facebook (15/6/2014).

Dua organisasi HAM internasional, Human Rights Watch dan Amnesty International, menyatakan bahwa Presiden Kudeta Mesir, Abdul Fatah As-Sisi, memperoleh jabatan di tengah krisis kemanusiaan paling buruk dalam sejarah negara Mesir, sebagaimana diberitakan media online Aljazeera (15/6/2014).

Salah seorang pengacara, Ali Saad, menyatakan (13/6/2014) penyiksaan tahanan perempuan di Penjara Qanathir, Mesir, pekan lalu berawal dari aksi mogok makan dan aksi unjuk rasa menentang kudeta militer di dalam penjara yang menjadi bagian dari Intifadhah Penjara Jilid II oleh para aktivis anti kudeta.

Media online Arab, Aljazeera, menyebutkan (13/6/2014) bahwa penderitaan akibat penyiksaan fisik yang dialami aktivis perempuan Mesir anti kudeta terus berlanjut dalam Penjara Qanathir, tanpa perhatian memadai seorang pun di tengah hiruk pikuk panggung politik Mesir.

Masyarakat Mesir yang menentang kudeta militer terhadap Presiden Mursi kembali menggelar aksi unjuk rasa pada pagi Jumat (13/6/2014) di berbagai kota dan daerah di Mesir. Aksi tersebut untuk memenuhi imbauan Pekan ‘Al-Huriyah Li Misr’ (Kemerdekaan untuk Mesir) yang disampaikan oleh Koalisi Nasional Pendukung Legitimasi (At-Tahaluf Al-Wathany Li Da’mi Asy-Syar’iyah), dimulai Jumat ini.

Pengadilan Pidana Mesir di kota Giza, Cairo, membebaskan (12/6/2014) mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mesir pada era Mubarak, Habib Al-Adly, dari dakwaan pidana pencucian uang, perolehan kekayaan secara ilegal, dan penyalahgunaan jabatan.

"Terkait terpilihnya As-Sisi sebagai presiden, Tunisia tidak akan mengintervensi pilihan rakyat Mesir. Tapi kami adalah bangsa yang memiliki norma dan nilai, memiliki kemerdekaan untuk menentukan."

Wakil Ketua Partai Al-Watan dan tokoh Koalisi Nasional Pendukung Legitimasi, Dr. Yusri Hamad, mengungkapkan adanya upaya pembunuhan Presiden Mursi sebelum kudeta terjadi pada 3 Juli 2013.

Persatuan Ulama Islam Sedunia (PUIS, ‘Itihadul Ulamail Muslimin) yang diketuai oleh Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi mengeluarkan pernyataan sikap yang mengutuk dan mengecam keputusan pengadilan Mesir menghukum mati sejumlah ulama Islam yang menentang kudeta militer di negara tersebut.