Lebih lanjut Aqbal juga meyakini, pertumbuhan ekonomi negaranya akan terus stabil sepanjang tahun ini. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan, pasukannya akan terus menghancurkan seluruh titik musuh di sepanjang wilayah perbatasannya.

Kedua penulis menilai, tim kebijakan internasional Presiden Donald Trump seakan siap melanggar undang-undang perang di AS. Hal itu merujuk pada pernyataan Tillerson sebelumnya.

Empat pilar pengamanan politik-diplomatik itu tampaknya dapat mengamankan operasi militer Turki pada tahap ini. Namun itu bukan jaminan bahwa operasi akan berjalan mulus ke depannya. Operasi ‘Ranting Zaitun’ masih sangat dini. Sementara sikap berbagai pihak sangat terbuka untuk berubah.

Dalam kesempatan itu, Erdogan menegaskan negaranya tidak akan mendengar perkataan negara lain terkait operasi militer tersebut. “Pemilik keputusan dalam hal itu adalah rakyat Turki. Kami tidak akan biarkan ada teroris di wilayah perbatasan kami,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menlu Belanda itu juga menyebut Turki punya hak membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 51 dari Piagam PBB.

Slovenia akan menjadi negara kedua di Uni Eropa (UE) yang memberikan pengakuan terhadap Palestina. Sejauh ini, Swedia menjadi negara UE pertama yang melakukan hal itu pada 2014 silam.

Al-Khater menambahkan, Doha mendukung penuh upaya setiap negara dalam mempertahankan keamanannya. Turki, menurutnya, selama ini telah bekerja untuk stabilitas dan keseimbangan di Kawasan.

Pence mengaku akan bersama-sama dengan Israel demi keamanan bersama. “Kita juga berdiri bersama demi masa depan bangsa kita,” lanjutnya. Sementara itu, Netanyahu menyampaikan apresiasi atas sikap AS yang selalu mendukung Israel selama ini.

Menurut Erdogan, ada beberapa visi yang ingin dicapai dari operasi tersebut. Di antaranya jaminan keamanan diri dan harta rakyat Suriah, menghadirkan perdamaian di Idlib dan Afrin. Dengan begitu, ratusan ribu rakyat Suriah punya peluang untuk kembali ke tanah kelahiran mereka.

Kepada wartawan Bozdag menegaskan, tidak ada yang punya hak untuk menghalangi operasi militer yang dijalankan Turki.