Home / Berita / Internasional / Asia / Sistem Pemerintahan Baru dan Risiko Geopolitik Turki

Sistem Pemerintahan Baru dan Risiko Geopolitik Turki

Erdogan di depan para pendukungnya. (Business Turkey Today)
dakwatuna.com – Ankara. Dengan terlaksananya pemilihan umum 24 Juni lalu, Turki beralih menjadi sistem presidensial dalam pengelolaan negara. tentu saja hal itu diharapkan bermanfaat bagi Turki. Layaknya setiap perubahan sistem, sistem baru yang diadopsi Turki tentu akan membawa serangkaian format baru dalam pemerintahan.

Namun begitu, sistem tersebut bukanlah tongkat ajaib yang akan menyelesaikan semua masalah dengan instan. Tak diragukan lagi, Turki akan menghadapi sejumlah konfrontasi sebagai proses alami setiap transisi. Mengenai hal ini, Majelis Nasional Agung Turki akan mengambil peran penting.

Krisis yang semakin dalam baik domestik maupun regional adalah pertanda dari proses yang memerlukan wawasan strategis jangka panjang. Krisis dan risiko sedang terjadi dalam skala global yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Setiap negara mampu menahan dampak risiko sejauh kekuatan yang dimiliki. Krisis ekonomi di Argentian misalnya, menghasilkan bailout sebesar $ 50 Milyar oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Sekarang, warga Argentina seakan punya ‘pil pahit’ untuk ditelan.

Setiap negara dapat mentolerir kejutan hanya sejauh mana kekuatannya. Dalam hal ini, Turki harus menunjukkan kekuatannya. Kekuatan yang dimaksud bukan hanya pada angka, teknologi maupun industri. Nilai-nilai sosial, hukum dan moral, juga sangat penting dalam mengatasi kesulitan.
Kekuatan terbesar yang membuat masyarakat tetap hidup adalah ‘kepercayaan’. Dunia saat ini tengah menghadapi ‘krisis kepercayaan’. Maka, membangun kepercayaan adalah suatu keharusan.

Partai-partai populis di Uni Eropa muncul seiring meningkatnya jumlah imigran. Meskipun, pada faktanya, itu menunjukkan adanya krisis kemanusiaan. Kemunculan partai-partai populis juga memberikan tekanan bagi partai-partai sentral.

Di Jerman misalnya, kemesraan lama antara Persatuan Demokrat Kristen yang dipimpin oleh Angela Merkel dengan Uni Sosial Kristen mulai retak akibat kebijakan imigrasi. Uni Sosial yang mengatur Bayern memaksa Merkel untuk menghentikan kebijakan moderat ‘pintu terbuka’ bagi para imigran.

Perang sipil yang berlangsung di Irak, Suriah, Yaman, Libya, Afghanistan, dan Pakistan, telah melemahkan ‘pemerintahan’ di negara-negara itu. Menurunnya pemerintah, serta konsekuensi hukum, menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara rakyat dan kepedulian pada masa depan.

Ketidakadilan besar dalam distribusi kekayaan global menimbulkan kejahatan dan masalah baru di setiap negara. Ribuan orang kehilangan nyawa setiap tahunnya akibat narkoba di Amerika Serikat. Krisis narkoba sedang menjadi pembahasan di sana sebagai masalah keamanan nasional.
Penuaan populasi di banyak negara, terutama Uni Eropa, meningkatkan ketegangan anggaran serta mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk bergerak menuju masa depan.

Perang Dingin baru telah dimulai antara Barat dan Rusia, kompetisi AS – Cina, perang dagang yang dikobarkan Trump, hancurnya ‘kesepakatan nuklir Iran’ akibat penarikan diri AS, sanksi ekonomi terhadap Rusia dan Iran, krisis nuklir antara AS dan Korea Utara, isu Palestina, serta faktor risiko geopolitik lainnya, tengah mengintai Turki. Belanja militer tahunan yang mencapai lebih dari $ 700 miliar oleh AS, memaksa Rusia dan Cina mengambil langkah serupa. Puncaknya adalah saat Trump menyeru Pentagon untuk menciptakan ‘Kekuatan Militer Luar Angkasa’.

Tantangan terbesar bagi periode mendatang Turki adalah ekonomi. Sudah waktunya ekonomi menjadi fokus keamanan nasional. Alasan mendasar dari setiap krisis ekonomi di dunia adalah karena operasi finansial lebih diutamakan daripada ekonomi riil. Secara kiasan, peran operasi finansial dan ekonomi riil harus ada di atas.

Tekanan pada ekonomi akibat risiko geopolitik di dunia dapat diantisipasi dengan menerapkan model perekonimian yang adil, berdasarkan pada kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

Inti dari segalanya adalah bahwa kepercayaan harus menjadi nilai sosial dalam memperkuat sistem kekebalan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan mendatang, dan membuat semua orang bahagia, kita harus berhenti memintal keberanian dan mulai berbicara tentang rencana serta mimpi-mimpi besar. (whc/dakwatuna)

Diadaptasi dari:
‘New System and Geopolitical Risks…’
Oleh Abdullah Muradoğlu
Kolumnis Yeni Safak

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
William Ciputra
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

Bunuh Tujuh Warga Palestina, Israel Sebut Serangan ke Gaza Sebagai ‘Operasi Penyelamatan’