Home / Berita / Internasional / Asia / Tantangan Geopolitik dan Percepatan Pemilu Turki

Tantangan Geopolitik dan Percepatan Pemilu Turki

Pemilu Turki. (dw.com)

dakwatuna.com – Ankara. Perkembangan yang setiap saat terjadi di Irak dan Suriah, akan menjadi penting sekaligus beban bagi Turki. Semua itu akan menjadi berat apabila Turki terlibat dalam polemik tersebut, dengan membawa satu beban lain yaitu Pemilu.

Dari sini, tampak bahwa perkembangan ekstrem yang terjadi di perbatasan Turki dan seluruh Kawasan sangat mempengaruhi keputusan percepatan pemilu jadi 24 Juni. Tingkat keberpengaruhannya bahkan sama dengan dinamika politik dalam negeri. Tidak mungkin bagi Turki membuang waktu dan menyusun skema baru di Kawasan.

Selain itu perlemahan politik, militer dan ekonomi sekecil apapun yang terjadi di Turki, akan sangat menguntungkan bagi Amerika dan kekuatan rakus lainnya dalam mengubah demografi Kawasan. Maka dapat disimpulkan, keputusan mempercepat pemilu adalah cara untuk menghadapi semua bahaya tersebut.

Lebih lanjutnya, berikut analisis dari Jean Agon, salah seorang peneliti di Lembaga Penelitian Politik, Ekonomi dan Sosial (SETA). Analisis Agon diberi judul “Tantangan Geopolitik dan Percepatan Pemilu”.

Instabilitas politik di Irak dan Suriah, memaksa Turki untuk mengambil langkah preventif terkait kebijakan luar negerinya, termasuk di perbatasan Selatan. Karena faktor geografi menjadi ukuran, maka Turki dinilai tidak akan mungkin sibuk dalam pembentukan pemerintah dalam enam bulan ke depan. Ini seperti yang lumrah terjadi di negara-negara Eropa.

Turki memerlukan kebijakan luar negeri yang proaktif dan efektif dalam menghadapi geografi di Timur Tengah. Di mana, tagihan dari instabilitas politik itu sangat berat. Pemilu 24 Juni mendatang, yang satu paket dengan pembaruan sistem, akan membuat kebijakan Turki di Timur Tengah jauh lebih efektif.

Baca Juga: Pemilu Turki; Peluang dan Lawan Erdogan

Kesibukan Turki dalam kampanye politik, tentu dianggap cepat karena hanya dua bulan. Namun, mengingat yang dibicarakan adalah masa depan Irak dan Suriah, maka ada kemungkinan bagi Turki untuk mencegah pemetaan baru yang mungkin saja terjadi dalam waktu singkat.

Turki punya hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Terlebih di saat yang sama, Amerika juga tengah merancang skema jangka panjang melalui organisasi sparatis Kurdi di Suriah. Selain Amerika juga ada Iran dan Rusia yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan rezim Bashar Assad di Suriah. sementara Israel juga terus bekerja mewujudkan tujuannya di Kawasan.

Turki bersama dengan Rusia dan Iran memang tengah berupaya menghentikan konflik di Suriah melalui Perundingan Astana. Namun, Amerika juga punya rencana lain yang diwujudkan melalui keberadaan organisasi Kurdi.

Bahkan Pentagon disebut-sebut berencana melakukan pelatihan militer kepada 65 ribu milisi teroris di akhir  2018 mendatang. Padahal sangat jelas bahwa eksistensi milisi tersebut menjadi ancaman bagi keutuhan Suriah dan keamanan nasional Turki.

Baca Juga: Lebih Dekat dengan Meral Akşener, Politisi Wanita yang Disebut Pesaing Kuat Erdogan

Keberadaan organisasi teroris, selain ISIS dan YPG di Suriah, mendorong pemain internasional untuk berusaha menentukan arah pasca perang. Nasib Suriah dan Kawasan tampak akan ditentukan dalam periode yang memakan beberapa tahun saja.

Melihat Suriah adalah negara yang berbatasan darat langsung dengan Turki,  maka suka atau tidak Ankara memang harus terlibat dalam penentuan skema tersebut. Dengan mempercepat pemilu, Turki tidak akan lagi sibuk dengan kampanye politik. Sebaliknya akan lebih fokus dalam mengambil kebijakan luar negeri yang lebih efektif.

Sementara di Irak, organisasi separatis Kurdi (PKK) terus menebar ancaman langsung kepada Turki. Meski saat ini Ankara juga melakukan operasi pemberantasan PKK di perbatasan dengan Irak. Dapat dipastikan, Turki akan lebih fokus dalam pemberantasan PKK ini pasca pemilu, tentu melalui kerja sama dengan pemerintah Irak. Dengan mempercepat pemilu, Turki akan semakin mantap dalam melancarkan operasi pemberantasan PKK.

Dengan kata lain, proses transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi presidensial menyebabkan kelemahan dan kelambatan dalam pemerintahan dan birokrasi Turki. Mempercepat proses transisi, akan membuat Turki semakin kokoh dalam memproduksi dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif, efisien dan stabil. Khusus dalam hal kebijakan internasional, Turki akan memasuki tahapan lebih baik pasca transisi dalam sistem perpolitikannya. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
William Ciputra
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

Hamas: Menhan Israel Mundur, Kemenangan Politik bagi Gaza