Arsip Kata Kunci: uu

Kekeringan yang melanda negeri ini mengakibatkan gagal panen, kebakaran hutan hingga penyediaan air bersih yang minim. Dengan kekeringan ini, anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mamur Hasanudin, mengaku teringat dengan UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air. UU inilah yang memayungi hukum akan privatisasi air yang berlaku hingga saat ini. UU ini juga sempat digugatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) namun gagal.

Amandemen UU ini mendapat kritikan keras dari warga Palestina di wilayah jajahan yang merupakan seperlimanya dari penduduk Israel. Mereka menganggap undang-undang tersebut sangat rasialis. UU ini membidik warga Palestina agar keluar dari wilayah miliknya di Palestina jajahahn 48.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan peraturan bersama dua menteri yang mengatur mengenai rumah ibadah akan lebih baik jika ditingkatkan menjadi undang-undang. "Peraturan bersama dua menteri itu tidak ada masalah sehingga tidak perlu direvisi, apalagi dicabut," kata Suryadharma Ali pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9).

Tiga anggota DPR RI dari fraksi berbeda, sepakat mengenai perlunya dibuat regulasi lebih kuat dan komprehensif berbentuk undang-undang (UU) untuk mengatur kerukunan hidup beragama antarwarga di Indonesia. Demikian rangkuman pendapat dari Zulkarnaen Djabar (Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar), Rahadi Zakaria (Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan), dan Jazuli Juwaini (Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS), Sabtu malam (18/9).

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, sehingga UU tersebut dinyatakan konstitusional dan masih dapat dipertahankan.

Sesuai UUD 1945 Indonesia adalah negara yang tegak berdiri berdasarkan hukum dan kehidupan beragama. Maka negara dengan seluruh komponen Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif berkewajiban melindungi umat beragama dan menjaga agama-agama dari upaya penistaan dan penodaan agama dengan menjunjung tinggi kebebasan agama bagi pemeluknya.

dakwatuna.com – Jakarta, Pemerintah menolak dilakukannya uji materi terhadap Undang Undang nomor 1 tahun 1965. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, dalam opening statement-nya di depan majelis hakim dalam sidang ketiga uji materi UU tersebut, Kamis (4/2). “Pemerintah memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan pemohon tidak memiliki …

dakwatuna.com – Gaza, Wakil ketua parlemen Palestina, DR. Ahmad Baher memuji langkah yang diambil dewan perwakilan rakyat Bahrain yang berhasil membuat draft undang-undang larangan berhubungan dengan Israel, apapun bentuknya. Dalam sambungan telepon dengan Syaikh Khalifah Dzahirani (ketua DPR Bahrain), Ahmad Baher mengucapkan selamat kepada DPR Bahrain Kamis (29/10) atas keberhasilanya …

dakwatuna.com – JAKARTA, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai keberadaan UU Pornografi merupakan hasil jerih payah seluruh umat dan bangsa ini. Jangan kemudian UU yang sudah diberlakukan dan tinggal dilaksanakan, kemudian menjadi mentah kembali hanya gara-gara membela segelintir manusia yang membela atas nama kebebasan. ”UU ini merupakan pertaruhan seluruh bangsa …

dakwatuna.com – JAKARTA, Salah seorang kuasa hukum Majelis Ulama Indonesia, Wirawan Adnan, menegaskan pihaknya yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan judicial review terhadap UU Pornografi. ”Keyakinan kami, MK tidak akan mmenuhi permohonan mereka. Karena memang tidak ada legal standing. Untuk bisa maju menguji suatu UU, mereka harus punya hak konstitusional. …