Sabtu, 20 Oktober 2012, Seminar Nasional UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh BEM UNRAM dan FOKEI (Forum Komunikasi Ekonomi Islam) UNRAM serta DASI NTB ini mengambil tema : Lembaga zakat dipersimpangan jalan. Kegiatan ini dibuka oleh SEKDA Provinsi NTB dan menghadirkan pembicara nasional Sabeth Abilawa, ME selaku ketua Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) serta dua pembicara lokal, yakni DR. Muhaimin, SH, M. Hum dan TGH. Satriawan, Lc MA.
Baca selengkapnya »Dua Ayat Pada UU Perbankan Syariah Digugat ke MK
Mahkamah Konsitusi diminta membatalkan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3),Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah. Pasalnya, dua ayat dalam satu pasal yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah itu saling kontradiktif.
Baca selengkapnya »FPKS Kirim Surat Minta Pembahasan Revisi UU KPK Dihentikan
Fraksi PKS mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat permohonan penghentian pembahasan terkait revisi UU No. 30/2002 tentang KPK, yang menuai polemik di Masyarakat. "Surat usulan proses penghentian pembahasan revisi RUU KPK kepada Ketua DPR RI sudah kami kirimkan Rabu (3-10) sore. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan DPR untuk menghentikan proses pembahasan revisi RUU KPK ini," ujar Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim dalam keterangan persnya, Rabu (3/10/2012).
Baca selengkapnya »Atasi Konflik Sampang dengan UU Penanganan Konflik Sosial
Penyerangan warga terhadap komunitas Syiah sangat disesalkan. Perbedaan aliran harus disikapi secara arif dan jangan menggunakan kekerasan dalam penyelesaiannya. Pemerintah bisa menggunakan Undang-undang tentang Penanganan Konflik Sosial yang baru saja disahkan tahun ini.
Baca selengkapnya »Peraturan Menag Nomor 3/2012 Bertentangan dengan UU Sisdiknas
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, KH Abdul Hakim, mengingatkan Menteri Agama, tentang keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012. Menurut Abdul Hakim, peraturan itu tidak mengakomodir penyelenggara pendidikan diniyah dan pesantren. Isi dari Peraturan tersebut banyak melanggar dan bertentangan dengan UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional, dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Baca selengkapnya »UU Zakat untuk Menata Perzakatan yang Lebih Baik
Ketua Umum BAZNAS, Didin Hafidhuddim mengatakan, pasca lahirnya UU 23 tahun 2011, perlu adanya konsolidasi kelembagaan zakat secara nasional. "Konsolidasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menyamakan visi dan persepsi tentang pengelolaan zakat nasional, sehingga semua stakeholder, dalam hal ini Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat mengambil peran yang tepat dan efektif," ujarnya dalam diskusi pra Musyawarah Nasional keenam Forum Zakat di Semarang, Selasa (17/4).
Baca selengkapnya »Menuju UU Keserasian Gender
Menurut hemat penulis, dengan adanya ide perjuangan menuju keserasian gender sepatutnya para pemimpin, ulama, cendekiawan, organisasi sosial dan politik Islam dan masyarakat pada umumnya wajib memperjuangkan adanya RUU hingga menjadi UU yang mengakomodir keserasian gender.
Baca selengkapnya »Terkait Uji Materi UU Perkawinan; KPAI: Tidak Ada Anak Haram
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berimplikasi ayah biologis harus bertanggung jawab atas anak di luar nikah. Wakil Ketua KPAI, Asrorun Ni'am Sholeh menegaskan dalam kasus tersebut tidak ada anak haram namun yang haram adalah hubungan orang tua tanpa pernikahan.
Baca selengkapnya »Militer Mesir Setuju Amandemen UU Pemilu
Penguasa militer Mesir setuju untuk mengamandemen undang-undang pemilihan yang kontroversial menyusul ancaman boikot pemilihan oleh puluhan partai politik, kata sumber militer seperti dikutip AFP. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata setuju melakukan itu guna memungkinkan partai-partai politik mengajukan calon untuk sepertiga kursi yang sebelumnya dicadangkan bagi calon-calon independen.
Baca selengkapnya »UU Penyadapan Intelijen PR Besar DPR dan Pemerintah
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku, pembahasan RUU Intelijen menyimpan kontroversi dan resistensi cukup tinggi. Satu potensi kontroversi terdapat pada pasal soal kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan penyadapan. Ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah.
Baca selengkapnya »