Topic
Home / Berita / DPR Bahrain Buat UU Larang Interaksi dengan Israel

DPR Bahrain Buat UU Larang Interaksi dengan Israel

dpr bahraindakwatuna.com – Gaza, Wakil ketua parlemen Palestina, DR. Ahmad Baher memuji langkah yang diambil dewan perwakilan rakyat Bahrain yang berhasil membuat draft undang-undang larangan berhubungan dengan Israel, apapun bentuknya.

Dalam sambungan telepon dengan Syaikh Khalifah Dzahirani (ketua DPR Bahrain), Ahmad Baher mengucapkan selamat kepada DPR Bahrain Kamis (29/10) atas keberhasilanya membuat draft undang-undang yang berisi larangan berhubungan dengan Zionis dengan segala bentuknya disertai sanksi penjara bagi yang melanggarnya.

Baher menyebutkan, langkah ini sangat penting. Ia pun menyerukan semua parlemen dan dewan perwakilan rakyat di seluruh negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah serupa. Ia juga mendorong semua pihak yang peduli dengan penderitaan Palestina untuk melakukan boikot total terhadap Israel. Disamping menghentikan segala bentuk hubungan dengannya. Terutama di saat Al-Quds dan Masjid Al-Aqsha terancam yahudisasi secara ril dan terprogram. Dan di tengah blockade zalim terhadap Gaza yang semakin mencekik sejak tiga tahun lebih.

Baher menegaskan, perlunya langkah Bahrain ini diikuti sejumlah negara Arab dan Islam demi melindungi Al-Aqsha dan kota Al-Quds dari penodaan kelompok Zionis.

Di pihak lain, Syaikh Khalifah mengungkapkan, draft undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan dari anggota DPR berisi peringatan keras dan bersifat menyeluruh tentang larangan berinteraksi dengan Zionis apapun bentuknya. Tidak boleh melakukan hubungan, pembicaraan atau apa saja, apalagi dengan membina hubungan diplomatic ataupun konsulat, baik secara langsung maupun tidak. Inilah cara minimal yang kami bisa persembahkan untuk AL-Quds dan Al-Aqsha, ungkapnya. (asy/ip)

Redaktur: Ulis Tofa, Lc

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 9,78 out of 5)
Loading...

Tentang

Avatar
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Palestina Tolak Rekonsiliasi Tanpa Kemerdekaan

Figure
Organization