Arsip Kata Kunci: uu

Forjim menyesalkan pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh DPR. Salah satu pasal yang patut menjadi sorotan yaitu Pasal 122 huruf (k) dalam UU MD3. Dalam pasal itu disebutkan bahwa MKD (Majelis Kehormatan Dewan) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pihak Israel menyebutkan penundaan ini dikarenakan adanya kecaman dari anggota parlemen berkebangsaan Arab, Ahmad Habibi yang akan mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung.

“Sikap PKS tidak hanya menunda revisi UU KPK. Kami meminta revisi UU KPK dicabut dalam Prolegnas,” tegas Sohibul.

"Para pelaku LGBT di negeri kita ini sudah makin merasa di atas angin. Kok malah seperti mendapat dukungan dari dunia internasional. Sudah sangat perlu diusulkan pembuatan Undang-Undang Anti LGBT," cetus Ersan, salah seorang warga peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Dwi Tunggal Jaya, Kabupaten Tulangbawang, Lampung (19/2/2016).

"Jika alasan penundaan itu karena sebagian besar pimpinan DPR tidak di tempat publik mungkin bisa maklum. Tapi..

Program Bela Negara akan mulai direalisasikan pemerintah pada 22 Oktober 2015 mendatang. Agar program ini bersifat tetap dan terus dilaksanakan meski berganti rezim, pemerintah sebaiknya menyiapkan Rancangan Undang-undang Bela Negara.

DPR diminta memberika peran yang lebih kepada DPD agar dapat meringankan tugas-tugas DPR khususnya terkait penyelesaian Proglegnas

pembahasan demi pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2015 harus bisa menjadi batu loncatan bagi pemerintah untuk...

Berbagai lembaga Islam di Inggris memandang undang-undang keamanan dan pemberantasa teroris yang baru telah merampas kebebasan dan hanya menargetkan warga Muslim. Seperti diberitakan Memo Islam, Selasa (17/2/2015) hari ini.

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada menjadi Undang-undang.