Arsip Kata Kunci: uu

Ikatan Dai Indonesia berharap agar peraturan dalam Rencana Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) tidak melonggar. "Nantinya, orang bisa...

“mengingat perda ini begitu penting terutama dalam upaya meningkatkan jumlah konten lokal ke-Lampungan yang harus dihadirkan dalam penayangan program siaran televisi terutama pada...

"Lah, Menagnya aja lagi mencoba diskusikan, kok dia sudah memutuskan?" ungkap Anwar. Untuk mencabut UU itu, lanjut Anawar tidaklah mudah. semua itu harus sesuai dengan inisiatif pemerintah seperti presiden. Setelah presiden, kata Anwar..

Undang-Undang Pernikahan pada masa kekhalifahan Utsmani tersebut berisi 16 pasal. Salah satunya berbunyi, “Usia pernikahan mulai umur 18-25 tahun. Bila sampai usia 25 tahun belum menikah, maka akan dipaksa menikah.”

Upacara yang diselenggarakan pemuka lintas agama ini diisi dengan doa syukur kepada Tuhan karena memandu Museveni dalam menandatangani UU itu.

Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita menilai kasus suap dalam pengurusan kuota impor daging sapi yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lemah dari sisi korupsi. Menurutnya, unsur memperdagangkan pengaruh (trading influences) yang dituduhkan pada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, sebenarnya belum diatur dalam pasal-pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Alasan yang pernah diungkapkan sebagai salah satu sebab penolakan penggunaan jilbab di kalangan Polri dan PNS Polri adalah kekhawatiran adanya gangguan terhadap kinerja Polri.

Judi sangat bertentangan dengan agama dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

Seperti yang diberitakan, pulau pesisir kota Batam, akan dijadikan wisata judi, mendapatkan kecaman salah satu anggota Komisi X DPR RI yang membidangi Kebudayaan dan pariwisata.Surahman Hidayat, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan Pariwisata di Indonesia tidak boleh...

Rencana pemerintah merevisi aturan kepemilikan property oleh Warga Negara Asing (WNA) menuai kritik DPR RI. Selain mempertanyakan dasar hukum revisi PP Kepemilikan property oleh WNA, Komisi V DPR RI mengingatkan pemerintah agar substansi aturan kepemilikan property oleh WNA tidak melanggar UU.