Indeks Palestina

Ekstrimis Yahudi Bakar Masjid di Galilea

AS Bekukan Dana Bantuan Palestina

Parlemen Amerika Serikat memutuskan untuk memblokir dana bantuan senilai 200 juta dollar AS bagi Palestina sebagai respon atas upaya negara tersebut melamar sebagai anggota PBB. “Anggota Komite Senat Urusan Luar Negeri membekukan dana bantuan tersebut hingga masalah kedaulatan Palestina dikeluarkan,” kata seorang pejabat AS sebagaimana dilansir Al-Arabiya, Sabtu (1/10) kemarin.

Mayoritas Tolak Lepaskan 78% Tanah Palestina Hanya Demi Pengakuan Negara

Dalam voting yang dilangsungkan oleh pusat informasi Palestina, mayoritas rakyat Palestina menolak mengorbankan 78% wilayah Palestina hanya demi mendrikan negara yang diakui dunia. Voting ini diikuti oleh 6122 partisipan sejak 24 Septeber 2011 hingga 1 Oktober 2011. 93,27% (5.710 partisipan) menolak upaya ke PBB agar Palestina diakui menjadi sebuah negara dengan melepas 78% dari tanahnya yang masih terjaj

Khalid Misy’al: Kemerdekaan Palestina Sebelum Mendirikan Negara

Pada muktamar internasional mendukung intifadhah Palestina di Teheran Sabtu pagi kemarin, ketua biro politik Hamas Khalid Misy’al menyatakan bahwa memerdekakan tanah Palestina adalah yang paling utama, setelah itu baru berupaya untuk mengumumkan berdirinya negara Palestina. Jangan sampai upaya menjadi anggota PBB merusak hak-hak tetap Palestina. Muktamar ini dihadiri oleh lebih dari 70 negara dengan mengangkat tema, “Palestina Negara Rakyat Palestina.”

PM Palestina: Negara Palestina adalah Seluruh Tanah Palestina dengan Tanpa Mengakui Israel!

Dalam khutbah Jumat kemarin (30/09) di salah satu masjid Gaza, PM Palestina Ismail Haniyah mengatakan, “Kami setuju dengan didirikannya negara Palestina di atas seluruh tanah Palestina dengan tanpa mengakui Israel di atas sejengkal tanah pun dari Palestina, karena Palestina adalah tanah wakaf Islami yang tidak boleh ditransaksikan dan dikorbankan.”

DK PBB Mulai Bahas Usul Palestina Jadi Anggota PBB

Dewan Keamanan (DK) PBB yang meninjau pengajuan anggota Palestina bertemu untuk pertama kalinya, Jumat (30/9). Mereka bertemu untuk mempertimbangkan permintaan Palestina untuk meraih status sebagai sebuah negara. Pertemuan dilakukan sebelum aplikasi dikirimkan untuk tinjauan teknis.

HMI Yogyakarta Kecam Israel dan Amerika

Akademisi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta mengelar aksi turun jalan. Mereka mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang selalu mengintervesi segala kebijakan yang dilakukan Palestina. Mereka kecewa terhadap presiden AS Barack Obama yang tidak memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari PBB.

Proposal Palestina dan Dilema Amerika

Presiden Palestina, Mahmood Abbas, telah mengajukan proposal negaranya untuk diterima menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis 23 September 2011 silam. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ban Ki-moon, Sekjen PBB, Majelis Umum memutuskan menunggu rekomendasi Dewan Keamanan untuk menentukan apakah keanggotaan Palestina dapat diterima atau sebaliknya, ditolak. Rabu, 28 September 2011, anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan bersidang, dan menyerahkan nota dinasnya pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Pemukim Yahudi Minta Diberi Kebebasan untuk Tembak Warga Palestina

Pemukim Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat kembali berulah. Mereka melakukan kampanye untuk membujuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar memberi izin bagi mereka untuk bebas menembak warga Palestina yang melempari mobil-mobil pribadi pemukim Yahudi dengan batu.

MUI: Soal Palestina, Negara Teluk Bisa Menekan AS, Tapi…

Negara-negara Timur Tengah khususnya di kawasan Teluk, punya posisi tawar yang cukup kuat terhadap AS terkait masalah Palestina. Pertanyaanya, beranikah negara-negara teluk memainkan posisi tawar itu. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi memaparkan posisi tawar itu tidak pernah digunakan lantaran negara-negara Teluk memiliki “utang budi” kepada AS. Padahal kalau saja digunakan tentu akan menguntungkan Palestina.