Arsip Kata Kunci: Fraksi

"Terkait persoalan azas, FPKS konsisten untuk menegakkan konstitusi, pasal 28 UUD'45. Kita terkait dengan norma kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Azas tunggal tidak sesuai dengan konstitusi kita dan tidak sejalan dengan semangat reformasi," jelas anggota FPKS Indra dalam keterangannya, Selasa (19/3/2013).

RUU KUHP memuat beberapa aturan baru yang cukup mengejutkan. Di antaranya adalah delik santet dan delik homoseksual hanya diberlakukan kepada anak belum dewasa. Apa kata anggota DPR mengenai aturan baru tersebut? "Ini kan baru rancangan pemerintah, nanti kita akan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan akan membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM)," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Buchori Yusuf kepada wartawan, Jumat (8/3/2013).

Rancangan Undang-undang (RUU) Ormas jangan sampai mengancam kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Konstitusi sendiri menjamin setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat. "Kebebasan berkumpul dan berserikat setiap warga negara dijamin oleh konstitusi," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Selasa (5/3)

PKS berharap hakim konstitusi pengganti Mahfud MD, bersikap adil dan tidak berpihak pada penguasa. Sebanyak 42 suara dari Komisi III DPR, memilih Prof Arief Hidayat sebagai pengganti Mahfud Md, Senin (4/3) malam.

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akan mengunjungi Palestina. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi langkah Obama tersebut. “Semua usaha menyelesaikan masalah Palestina harus diapresiasi,” kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (28/2)

"Menggratiskan dan memberi biaya operasional kepada KUA perlu dipertimbangkan dan masuk akal. Ini untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat," kata anggota Komisi VIII dari FPKS Muhammad Nasir Djamil dalam diskusi "Hapus Pungli di KUA" di ruang pleno FPKS, Kompleks Parlemen, Kamis (28/2).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Anas Urbaningrum mengungkap informasi mengenai kasus korupsi yang dimilikinya. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid berharap Anas membeberkan informasi itu demi penegakan hukum. "Untuk lembar berikutnya, kami menghormati tidak menyuruh. Kami monggo saja. Saya harap demi penegakan hukum," kata Hidayat di Jakarta, Rabu (26/2/2013).

Aspek hukum Agus Martowardojo akan menjadi pertimbangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam fit and propert test pemilihan calon Gubernur Bank Indonesia di DPR Maret nanti. Nama Agus Martowardojo diajukan Presiden SBY sebagai calon tunggal Gubernur BI. F-PKS memastikan nama itu masih akan dikaji.

Harga daging sapi yang tidak juga turun dinilai akibat ulah spekulan. Permainan harga pun kerap terjadi karena tidak ada informasi yang sama mengenai harga. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hermanto menyatakan, celah tersebut dimanfaatkan oleh spekulan untuk menguasai pasar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak profesional. Indikatornya, adanya kebocoran draft surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum di kasus Hambalang. Dikhawatirkan, hal ini akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK.