Arsip Kata Kunci: Fraksi

"Kita harus menghargai niat baik Menteri Susi, mudah-mudahan niat baik beliau kuat sehingga banyak kemudahan," kata Ledia, Selasa (4/11). Ledia berharap..

Didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Ridho dan Bendahara Umum (Bendum) DPP PKS Mahfudz Abdurrahman, Anis Matta meminta Fraksi PKS memperjuangkan..

Fikri menyebut bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan kematangan dan kedewasaan. Meski akhir-akhir ini acapkali diperlihatkan peristiwa politik yang mencengangkan, seperti DPR tandingan hingga membanting meja. Namun secara umum..

Zainuddin sangat menyayangkan penangkapan tersebut karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Namun demikian Zainuddin juga mengingatkan bahwa dalam penggunaan tekhnologi dan jejaring sosial memiliki etika yang sudah diatur dalam..

Diketahui, serapan anggaran di masing-masing SKPD sampai September 2014 rata-rata sebesar 48,39 persen atau Rp2,725 triliun dari total APBD Rp7,349 triliun. Ada 10 SKPD serapan anggarannya masih rendah, dua diantaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, dan Dinas..

Bocornya pipa Pertamina di Tasikmalaya untuk yang kedua kalinya di tempat yang sama menunjukkan perlunya revitalisasi pipa migas nasional yang sesuai standar dan pengawasan yang intensif. Terkait pipa migas, selain bersifat teknis operasional..

Hidayat mengungkapkan, dengan pengalaman Jazuli di parlemen sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang membidani urusan agama, sosial dan perempuan serta pernah masuknya Jazuli di Komisi II, dia meyakini, Jazuli mampu mengawal suara rakyat yang dititipkan ke PKS pada..

Sekretaris FPKS Abdul Hakim menyatakan, tidak ada perubahan dalam penyikapan fraksi untuk calon pimpinan MPR. “(Fraksi) tetap konsisten dengan kesepakatan pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu...

Dalam pasal di RUU Pilkada nanti, akan diatur calon kepala daerah tidak memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan kepala daerah tersebut kecuali dengan usulan selang waktu lima tahun.

Badan Legislasi DPR direncanakan menggelar rapat pleno mengambil keputusan akhir mengenai dilanjutkan atau tidaknya revisi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden pada Rabu (25/9).