Arsip Kata Kunci: Fraksi

Ia sempat digeledah oleh Pamdal saat masuk ke Gedung DPR melalui pintu depan. Saat itu, Pamdal langsung menggeledah tas ransel yang dibawanya. Padahal, ia telah menyerahkan kartu identitas anggota DPR. "Saat Pamdal membaca bahwa saya anggota DPR, ia langsung memberi hormat," tuturnya.

Pimpinan sejumlah ormas Islam hadir memenuhi undangan Fraksi PKS, di antaranya MUI, LPPPOM MUI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Wanita Syarikat Islam, Wanita Islam, Muslimat NU, Hizbut Tahrir Indonesia, Muslimah HTI, PII, KBPII, Pemuda PUI, Wanita PUI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

"Yang perlu digaris bawahi adalah untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, semua produk harus diasumsikan halal, kecuali yang sudah jelas-jelas diketahui haram. Tapi sebagai kewaspadaan sertifikasi tetap harus dilakukan, namun tidak dengan cara pemaksanaan pelaksanaannya oleh pemerintah atau instansi bentukannya," kata Hanif di Jakarta, Rabu (20/2).

Rencana Kemdikbud untuk melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013 ini banyak dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI setelah mengadakan kunjungan panja kurikulum komisi X di Kalimantan Timur baru-baru ini.

Munculnya Lembaga Penjamin Halal (LPH) swasta didukung selama belum ada konstitusi yang mengatur. Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Ida Fauziah mengaku Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Halal prosesnya masih panjang. Sehingga pihak swasta dari ormas Islam dimungkinkan membentuk LPH. "Sah saja karena RUU-nya masih terus diproses," ungkap Ida, Ahad (17/2).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja mengatakan, saat ini Majelis Ulama Indonesia masih merupakan pemegang sertifikasi halal secara de facto. Kalau pun ada ormas lainnya seperti Nahdlatul Ulama ( NU) memiliki badan sertifikasi halal, untuk saat ini masih MUI yang berwenang.

Tak perlu waktu lama untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FPKS DPRRI) melakukan penggantian antarwaktu. Saat ini FPKS sudah memegang surat pengunduran diri Luthfi Hasan Ishaaq.Setelah ini, Fraksi akan menyertakan surat persetujuan pengunduran diri ke Pimpinan DPR RI yang akan menjadi dasar pengajuan pengganti antarwaktu melalui proses di KPU untuk akhirnya anggota dewan pengganti antarwaktu dilantik jika seluruh proses administratif telah selesai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkapkan ke publik tentang latar belakang dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penangkapan terhadap 4 orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (30/1) dinihari. Hal itu diharapkan akan memperjelas status kasus tersebut dan juga pihak-pihak yang disangkakan terlibat serta menghindari dugaan-dugaan yang cenderung berkembang tanpa konfirmasi.

Desakan agar hakim Daming Sanusi mundur dari pencalonan Hakim Agung bergulir menyusul kontroversi candaannya soal pemerkosa dan korban pemerkosaan sama-sama menikmati. Anggota FPKS Indra menilai, sebaiknya Daming mundur, karena kalaupun dilanjutkan tidak akan dipilih.

Sejumlah anggota Fraksi PKS DPR mengikuti tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menandai dimulainya agenda kerjasama PKS dengan BNN untuk pemberantasan dan pengendalian dampak Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba).