Arsip Kata Kunci: Fraksi

Anggota Komisi X DPR, Rohmani mengatakan bahwa gaji guru honorer yang masih berada di bawah upah minimum kota (UMK) tidak manusiawi. "Seharusnya gaji guru lebih dari itu karena tugas dan tanggung jawab mereka yang sangat berat," katanya di Jakarta, Selasa (21/2). Anggota komisi yang membidangi masalah pendidikan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan itu menyatakan bahwa guru itu melaksanakan agenda negara yang tertera dalam Undang-Undang Dasar.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menolak keinginan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan TDL bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf meminta TNI membatalkan rencana pembelian pesawat intai dari Israel. Menurutnya, TNI harus tegas menolak kerjasama dengan Israel, negara penjajah yang bertentangan dengan Konstitusi RI. Menurut Muzzammil, Kemenhan harus mempertimbangkan aspek teknis dan politis dalam membeli pesawat intai Israel.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (-FPKS) berencana membentuk tim advokasi pertanahan untuk mendorong pihak-pihak terkait menyelesaikan konflik-konflik pertanahan. Hal itu dikemukakan Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim, dalam acara Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS, di Jakarta, Rabu (28/12). "Tim ini akan melibatkan praktisi hukum dan kelompok independen," tuturnya.

Fraksi PKS mengadakan diskusi bertajuk ‘RUU Ormas di Mata Ormas Islam’ di Ruang Rapat Komisi XI, Gd Nusantara I Lt 1, Jum'at (2/12). Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi ini, Dr. A. Hanief Saha Ghafur (Wasekjen PBNU), Dr. Abdul Fattah Wibisono (Ketua PP Muhammadiyah), KH. Syuhada Bahri (Ketua Umum DDII) dan KH. Nurhasan Zaidi (Ketua Umum DPP PUI).

Setelah melalui perdebatan alot, draft Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal akhirnya disahkan rapat pleno Badan Legislatif. Dalam rapat pleno itu, FPDIP terang-terangan menyebutkan belum bisa menyetujui draft RUU JPH yang diajukan oleh Komisi VIII. Alasannya, di dalam RUU tersebut pelaksanaan sertifikasi halal menjadi kewajiban. Padahal di masyarakat, ada produk non halal dan halal.