dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat
Pembubaran aksi demonstrasi yang digelar di Rabi’ah al-Adawiyah itu terjadi pada 14 Agustus 2013. Lapangan itu menjadi saksi bisu bagaimana polisi dan tentara menewaskan lebih dari 800 demonstran hanya dalam hitungan jam saja.
Tragedi berdarah itu terjadi beberapa pekan setelah Mursi – presiden demokratis pertama Mesir – digulingkan melalui kudeta militer.
Pasukan keamanan Mesir mengklaim ada sejumlah demonstran bersenjata, serta ada ‘teroris’ di barisan mereka.
Banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan polisi dan tentara dalam operasi pembantaian tersebut. Namun hingga lima tahun waktu berlalu, tak satupun dari mereka yang diadili. Rezim Mesir pun belum secara resmi menggelar penyelidkan secara transparan terkaitnya.
Dewan Nasional Hak Asasi Manusia yang ditunjuk oleh pemerintah mengeluarkan laporan tentang peristiwa itu. Namun laporan mereka bertolak belakang dengan kesaksian para saksi dan aktivis HAM.
Sebaliknya, sejak 2013 ratusan pengunjuk rasa, termasuk pimpinan Ikhwanul Muslimin, dihukum melalui pengadilan massal. Pada bulan Juli lalu saja, Pengadilan Mesir memvonis hukuman mati kepada 75 orang yang ikut dalam demonstrasi lima tahun silam.
Sementara Mursi, sejak digulingkan ia telah menerima sejumlah vonis dari beberapa kasus yang berbeda.
Pada April 2015, dia dijatuhi hukuman 20 tahun atas tuduhan memerintahkan penangkapan dan penyiksaan terhadap para pengunjuk rasa dalam bentrokan di luar istana presiden pada tahun 2012.
Apa yang terjadi?
Setelah protes besar-besaran menuntut Mursi untuk mundur, militer kemudian mengumumkan penggulingan Mursi pada 03 Juli 2013.
Protes itu digelar di Lapangan Tahrir, satu tahun setelah Mursi resmi menjabat sebagai presiden itu, menuntut pemilu lebih awal. Para demonstran kala itu menuduh Mursi gagal mewujudkan janji-janji politiknya.
Ikhwanul Muslimin, kelompok paling populer di Mesir kala itu, menyeru aksi tandingan di Rabi’ah al-Adawiyah dan al-Nahda.
Protes itu berkembang menjadi aksi besar-besaran melawan kudeta militer.
Menurut Human Rights Watch (HRW), sekitar 85.000 orang bergabung dalam barisan tersebut. Aksi pun digelar selama lebih dari 45 hari, tumbuh membesar dan kian teratur seiring waktu.
Para demonstran tidur, makan, shalat, dan tinggal di Rabi’ah. Banyak yang berharap aksi duduk itu akan berhasil menekan militer untuk mengembalikan Mursi ke kursi kepresidenan.
Seiring berlalunya waktu, para pendukung militer di seluruh kota menjadi frustasi dengan aksi duduk yang menantang itu. Seruan untuk membubarkan mereka pun datang dari saluran media, baik swasta dan milik negara yang sebagian besar pro-militer.
Pemerintah yang didukung militer, secara resmi memerintahkan pembubaran Rabi’ah dan al-Nahda pada tanggal 14 Agustus. Aksi pembubaran dilakukan dengan kendaraan lapis baja, buldoser dan ratusan pasukan keamanan.
Panggilan keadilan
Setelah penyelidikan selama setahun, HRW yang berbasis di New York mendokumentasikan peristiwa yang menyebabkan pembunuhan massal itu. Mereka mewawancarai saksi dan meninjau rekaman video.
Berdasarkan temuan tahun 2014, HRW menyimpulkan bahwa pembunuhan “kemungkinan besar adalah kejahatan terhadap kemanusiaan” dan “merupakan bagian dari kebijakan (rezim kudeta)”.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin kemarin, kelompok hak asasi itu menyerukan penyelidikan internasional ke dalam kasus tindakan keras mematikan.
“Lima tahun sejak pembantaian Rabi’ah, satu-satunya tanggapan dari pihak berwenang adalah mencoba untuk melindungi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini dari pengadilan,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
“Tanpa keadilan, Rabi’ah akan tetap menjadi luka yang menganga. Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal para demonstran seharusnya tidak mengandalkan kemampuan untuk melindungi diri dari akuntabilitas selamanya,” pungkasnya. (whc/dakwatuna)
Redaktur: William
Beri Nilai:
(No Ratings Yet)
Loading...Tentang William
