Lima Tahun Setelah Kudeta: ‘Tatanan Mesir Berantakan’

dakwatuna.com – Kairo. Hari ini, lima tahun yang lalu, Mesir menyaksikan penggulingan presiden pertama yang terpilih secara demokratis, Muhammad Mursi, dalam sebuah kudeta militer.

Mursi, anggota Jamaah Ikhwanul Muslimin, itu telah menjabat satu tahun ketika Menteri Pertahanan, Abdul Fatah As-sisi, mengumumkan penggulingan Mursi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Juli 2013, dan disiarkan secara langsung di televisi.

Mursi digulingkan bersama dengan penangguhan konstitusi serta pembentukan pemerintah sementara.

Militer mengklaim tindakannya itu merespon aspirasi rakyat. Mengingat adanya demonstrasi pada tanggal 30 Juni yang menyuarakan kemungkinan Mursi berubah menjadi otoriter.

Hanya dalam dua tahun, Mursi menjadi presiden Mesir kedua yang digulingkan. Sebelumnya, sebagai imbas dari Arab Spring yang merebak ke sejumlah negara, rakyat Mesir juga telah menggulingkan Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun.

Gejolak sosial dan politik selama tahun-tahun itu menyeret Mesir ke dalam krisis ekonomi yang kian meluas.

Namun pada Juni 2014, As-Sisi berhasil duduk di puncak kekuasaan Mesir. Ia mempromosikan diri sebagai penanda era baru stabilitas.

Para pengamat menyebut, stabilitas itu bersifat sementara dan harus mengorbankan kebebasan publik.

“Janji stabilitas oleh pihak militer justru menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut,” kata Dalia Fahmy, profesor ilmu politik di Universitas Long Island, New York.

Ia menyebut serangkaian perkembangan seperti penahanan politik yang mencapai 60.000, penyiksaan terhadap 830 orang tahun 2016, dam pemblokiran terhadap 434 situs web.

“Pertanyaannya adalah, akankah negara di bawah Sisi dapat bertahan dari penindasan pasca-kudeta dan ketidakpastian ekonomi?” lanjut Fahmy pada Aljazeera.

Pada Maret lalu, As-Sisi mendulang kemenangan kembali dalam pemilihan presiden di Mesir. Saat ini, As-Sisi tengah menikmati periode keduanya sebagai presiden.

Ekspresi Politik

Tak lama setelah penggulingan Mursi, pemerintah yang didukung militer melakukan tindakan keras terhadap pendukung Ikhwanul Muslimin. Banyak dari mereka yang terus melancarkan aksi balasan dan menyuarakan dukungan pada Mursi.

Pada Agustus 2013, militer melakukan pembantaian terhadap peserta aksi damai di Rabia al-Adawiyah Square. Lebih 1.000 orang pendukung Mursi tewas. Human Rights Watch menyebutnya sebagai “pembantaian terhadap demonstran terbesar dalam satu hari dalam sejarah modern”.

‘Jauh lebih otoriter’

Beberapa bulan menjabat, As-Sisi mengesahkan undang-undang pelarangan dmeonstrasi yang tanpa izin sebelumnya. Peraturan ini secara langsung meredupkan aksi-aksi demonstrasi.

“Sebagian rakyat Mesir hanya menginginkan stabilitas politik dan ekonomi; karenanya mereka mendukung kudeta As-Sisi. Segera setelah ia berkuasa, uang Saudi dan Teluk mengalir ke Mesir. Sementara itu membawa stabilitas ekonomi Mesir, memenangkan As-Sisi dan dukungan pada Mursi terkikis,” kata James Gelvin, profesor sejarah Timur Tengah di Universitas California.

“Saat ini Mesir jauh lebih otoriter dibanding pemimpin manapun sejak Gamal Abdul Nasser. Di bawah As-Sisi, seluruh kegiatan oposisi jadi ilegal, Ikhwanul Muslimin dilarang, lawan politik – Islamis ataupun sekuler – dibunuhi, dipenjara dan disiksa,” lanjut Gelvin.

Pembela Ham, kelompok masyarakat sipil dan sejumlah LSM jadi target sasaran; secara sistematis dipanggil untuk ditanyai, dilarang bepergian, dan aset-asetnya dibekukan. Sebuah hukum, yang diteken Mei 2017, mengkriminalisasikan sejumlah aktivitas LSM, dan menempatkan mereka di bawah pengawasan badan keamanan.

“Di bawah Mubarak, tidak ada banyak ruang untuk perbedaan pendapat, namun ada garis mereah yang jelas,” kata Sarah Yerkes, seorang anggota wadah pemikir di Carnegie Endowment for International Peace.

Yerkes menambahkan, “Orang-orang kebanyakan dapat menjalankan bisnis mereka, selama tidak mengkritik Mubarak, Islam dan pasukan keamanan. Hari ini, tidak ada satupun yang aman. Pemerintah retak, jadi tidak ada garis kontrol yang jelas, dan siapapun bisa jadi target rezim, kapan saja.”

Meski memilih Mursi, jutaan orang kemudian keluar menentang langkah-langkah yang memungkinkan dirinya mendapat otoritas legislatif dan eksekutif yang luas. Banyak orang, terutama para sekularis dan anggota pengawal lama, takut pemberontakan berakhir dengan buruk. Kekacauan di Suriah dan Libya menjadi peringatan keras.

“30-40 persen warga yang hidup dengan $ 2 per hari atau kurang, hanya ada sedikit ruang bagi manuver mereka,” Mark Levine, profesor sejarah Timur Tengah di Universitas California.

“Jika negara berhenti gerak dengan protes baru, jutaan orang menghadapi kehancuran finansial dan bahkan kelaparan dengan sangat cepat,” pungkasnya. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William

Beri Nilai:

Tentang William