Solusi Dua Negara Masih Diragukan, Palestina-Israel Disarankan Bentuk Satu Negara

dakwatuna.com – Washington. Surat kabar Washington Post memuat sebuah opini dari mantan staf di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel Hollander. Di dalamnya, Hollander menawarkan solusi baru untuk menyelesaikan masalah Palestina – Israel.

Hollander menilai solusi perdamaian yang tengah diupayakan oleh Penasihat Presiden AS, Jared Kushner dan Jason Greenblatt, menuai banyak respon mulai dari sanksi dan ketidakpedulian kolektif. Hal itu, imbuhnya, menunjukkan bahwa upaya itu tidak menawarkan solusi realistis dalam hal pendirian negara Palestina yang layak.

Namun Presiden dan para penasihatnya tidak berbeda pandangan dalam hal produksi proses perdamaian. “Sedikit, bahkan mungkin tak ada yang berpikir jauh dari solusi dua negara. mengapa tidak dicoba negara dalam bentuk federal?”

Kondisi yang tampak hari ini menjelaskan bahwa sangat sulit untuk mempertahankan solusi dua negara. Penentuan batas wilayah keduanya juga bukan solusi yang bernilai pada tahap saat ini. Sebagai misal, ada pandangan yang sangat berbeda dalam hal menentukan “garis hijau” yang memisahkan Israel dan Tepi Barat. Bagaimana mungkin garis itu berbeda dengan letak tembok pemisah yang dibangun Israel?

Di waktu yang sama, hampir setengah juta Israel tinggal di pos-pos permukiman di Tepi Barat. Israel juga punya rencana untuk memperluas permukimannya di Al-Quds Timur. Termasuk juga di wilayah-wilayah sensitif seperti area “E1”.

Sejumlah pengamat yang menilai solusi dua negara tidak kompatibel, menilai pendirian satu negara dengan satu pemerintahan sebagai satu-satunya solusi yang sangat memungkinkan. Namun solusi ini juga tetap akan berhadapan dengan rintangan sulit, seperti sentralitas identitas budaya Israel dan Palestina.

Mudahnya, sangat sulit untuk percaya bahwa Israel akan menerima konsep negara yang bertentangan dengan visi mereka untuk memiliki tanah air bagi bangsa Yahudi. Sebaliknya, tak dapat dipercaya juga Palestina mau hidup di dalam negara yang tidak sepenuhnya milik mereka.

Namun begitu, Timur Tengah bukan tempat bagi mereka yang mudah kehilangan harapan. Pertanyaannya adalah: Bagaimana kita memecah soal batas negara yang jelas, pada saat yang sama mengizinkan bagi Israel dan Palestina untuk membangun pemerintahan dengan mempertahankan identitas budaya masing-masing?

Pendekatan federal dapat menawarkan solusi yang memungkinkan bagi setiap orang untuk menentukan perbatasan mereka dengan fleksibel. Dengan begitu, Israel tidak perlu melepaskan diri sepenuhnya dari Tepi Barat, yang dianggap tidak diatur secara politis.

Mari kita bayangkan kerangka politik yang mencakup enam negara bagian dengan otoritas masing-masing. Konsep ini memungkinkan bagi setiap pemerintahan federal untuk mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.

Tak diragukan lagi bahwa pemikiran radikal ini akan banyak mendapat tentangan. Namun sebagaimana konsep federal yang sangat diragukan, konsep solusi dua negara juga bukan pilihan utama. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William

Beri Nilai:

Tentang William