Masa Depan Legitimasi Presiden Mursi

dakwatuna.com – Kairo. Spekulasi tentang kemungkinan negosiasi antara Jamaah Ikhwanul Muslimin dan Rezim Kudeta Mesir terus bergulir. Tampaknya, tema terpenting dalam spekulasi tersebut adalah seruan mantan Komisaris Hubungan Internasional Ikhwan, Youssef Nada.

Beberapa waktu lalu, Nada menyeru agar Presiden Terkudeta Mesir, Muhammad Mursi mengesampingkan legitimasinya. Menurut Nada, hal itu adalah cara untuk mengakhiri krisis politik di Mesir.

Nada yang diwawancara Aljazeera Mubasher mengatakan, Ikhwan harus meyakinkan Mursi untuk menyerah. Dengan begitu maka fase baru akan dimulai, yaitu pemilihan yang bebas. Mursi akan menjadi bagian dari penyelesaian masalah di Mesir, imbuh Nada.

Sebelumnya, Wakil Mursyid ‘Aam Ikhwan, Ibrahim Munir, juga menyebut pihaknya siap berunding dengan rezim. Namun untuk itu, Munir memberikan tiga syarat kepada rezim agar perundingan benar terjadi.

Memang seruan Nada tersebut bukan representasi dari Ikhwan. Namun hal itu cukup menghadirkan banyak pertanyaan terkait kemungkinan Ikhwan untuk menyerah dari legitimasi yang selama ini kekeh dipertahankan.

Seruan Nada tersebut mendapat apresiasi dari salah satu tokoh Ikhwan sekaligus Sekretaris Komisi Internasional Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), Mohamed Soudan.

Menurut Soudan, Nada berusaha menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah negeri. Selain itu, Soudan juga menyebut Nada sebagai ‘tokoh besar’ dalam Ikhwan dan berpengalaman.

Kepada Aljazeera.net, Soudan menyebut proporsi Nada dapat diterima, ditolak, ataupun jadi referensi. Menurutnya, Ikhwan sepakat bahwa Mursi adalah bagian penting dari solusi. Namun ia juga mengingatkan pentingnya membebaskan seluruh tahanan sebelum digelar perundingan. Segala masalah akan selesai di meja perunding, sebutnya.

Terkait seruan agar Mursi menyerah, sehingga digelar pemilihan bebas dengan Mursi menjadi salah satu kandidat, Soudan menilai hal itu masih harus dibicarakan. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan syarat agar semua tahanan dibebaskan.

Lebih lanjut, Soudan menegaskan bahwa Ikhwan belum menentukan sikap akhir. Selain itu, seorang pimpinan lain dalam Ikhwan, Gamal Heshmat, mengomentari lebih konseervatif lagi terhadap seruan Nada. Menurut Heshmat, pernyataan Nada tidak ada kaitannya dengan Ikhwan, dan tanggung jawab sepenuhnya ada di Nada.

Heshmat melanjutkan, yang ada dalam tubuh Ikhwan itu lembaga, bukan imam. Dengan begitu, seruan apapunyang tidak melalui musyawarah jamaah, maka si penyeru yang harus bertanggung jawab.

Sedangkan mantan pimpinan Ikhwan, Ibrahim Zafarani, menyebut Nada sebagai sosok pemikir. Menurutnya, Nada selalu memikirkan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi Jamaah.

Namun Zafarani menilai, rezim berkuasa saat ini menganggap rekonsiliasi dengan Ikhwan tidak berharga. Rezim melihat Ikhwan bukan bahaya nyata bagi eksistensinya. Selain itu, rezim juga berpendapat bahwa pemberangusan Ikhwan adalah satu-satunya pembenaran.

Bagi Zafarani, akan lebih bermanfaat bagi Ikhwan untuk mengirim pesan kepada para pendukung As-Sisi. Pesan itu tentang penegasan tidak akan mempermasalahkan otoritas dan hanya bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Menurutnya, hal itu akan mengurangi ketakutan terhadap Ikhwan baik di dalam maupun luar negeri.

Lain halnya dengan Pengamat Pegerakan Islam, Mustafa Zahran. Ia menilai, seruan Nada menggambarkan adanya krisis di tubuh Ikhwan.

Lebih lanjut Zahran meyakini, Ikhwan tidak memiliki alat kompresi dalam konflik mereka dengan rezim. Hal ini sebagaimana rezim yang juga tidak melihat ada kepentingan dalam rekonsiliasi. Dapat disimpulkan bahwa justru Ikhwan-lah yang menginginkan rekonsiliasi dengan mengajukan persyaratan, imbuh Zahran.

Zahran melanjutkan, menghadapi Ikhwan bukan hanya masalah internal yang menyangkut Mesir saja. Lebih dari itu, Ikhwan dijadikan target dalam proyek regional. Maka masa depan Ikhwan di Mesir bergantung pada pandangan si empunya proyek, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William

Beri Nilai:

Tentang William