Arsip Kata Kunci: fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan buku Himpunan Fatwa MUI, di Jakarta, Senin (19/9) malam. Buku yang berisi kumpulan fatwa-fatwa MUI sejak tahun 1975 tersebut diharapkan dapat memperluas akses dan pemahaman masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI. Buku setebal 948 halaman berisi kompilasi dari tiga sumber fatwa yang merupakan produk masing- masing lembaga yang ada di dalam MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengeluarkan fatwa haram untuk LSM asing, utamanya kepada Greenpeace. Hal itu salah satunya karena LSM tersebut menerima dana judi. “MUI tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, MUI bisa mengeluarkan fatwa haram untuk Greenpeace, termasuk LSM lain yang terbukti adalah perpanjangan tangan asing di sini,” ujar Ketua MUI Amidhan dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) akhirnya mensahkan fatwa nomor 82 tentang perdagangan komoditas berdasarkan prinsip syariah. Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH Ma'ruf Amin menegaskan, fatwa itu bukanlah bertujuan mensahkan produk-produk bursa berjangka sehingga ada anggapan MUI menghalalkan sesuatu yang haram.

Tahap awal transaksi perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah direncanakan melibatkan komoditi kopi baik arabika dan robusta, kakao, serta Crude Palm Oil (CPO). Hal itu disampaikan oleh Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Bihar Sakti Wibowo dalam acara Sosialisasi Fatwa MUI Nomor 82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah, di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (8/8/2011).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan belum ada fatwa MUI hingga saat ini tentang BBM bersubsidi. "Sampai saat ini tidak ada fatwa itu, pasti. Yang akan datang belum tahu karena MUI belum pernah membahas dan belum ada yang meminta," kata Sekum MUI Pusat Ichwansam, saat dihubungi, Senin (4/7) petang.

Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya. "MUI nggak jadi membuat fatwa itu, karena fatwa itu nggak proporsional. Domain MUI itu fiqih, sedangkan BBM bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah," katanya di Surabaya, Senin (4/7).

Pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengkaji terlebih dulu wacana fatwa haram BBM bersubsidi bagi masyarakat mampu. "Fatwa haram BBM premium (bersubsidi) akan memicu polemik di masyarakat maka MUI perlu mengkaji sebelum difatwakan," kata KH Salahuddin Wahid, saat menghadiri acara pengajian di ponpes Darussalam, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Rabu.

PKS, salah satu partai koalisi pendukung pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lantas meminta pemerintah untuk menempatkan ulama secara bijak dalam menghadapi persoalan bangsa. “Ulama diperlukan untuk memberi masukan bagi substansi kebijakan pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab penuh untuk kebijakan yang akan mereka ambil,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, Rabu 29 Juni 2011.

dakwatuna.com – Mekah, Dr. Jamal Abdul Hadi, Guru Besar Sejarah Islam Universitas Ummul Qura Mekkah, menegaskan bahwa aksi yang di organisir para pemuda mulai tanggal 25 Januari lalu dan berlangsung hingga lengsernya Mubarak adalah  legal, tidak termasuk kategori menyelisihi atau berontak terhadap penguasa. Hal tersebut disampaikan menanggapi tuduhan seorang dai …

Para ulama’ telah menjelaskan bahwa fatwa bisa berubah. Karenanya kita dapati para ulama’ (bahkan Rasulullah) pernah memberikan fatwa yang berbeda untuk permasalahan yang sama. Lebih jauh bahkan Imam Syafi’i memiliki kumpulan fatwa baru (qaul jadid) yang berbeda dari fatwa-fatwa lama (qaul qadim). Faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa itu adalah: perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan kondisi, dan perubahan tradisi (‘urf).