Amerika

Melalui salah satu surat kabar di sana, Pyongyang juga menyoroti secara khusus putusan Trump yang menimbulkan kemarahan luas. Bahkan pihak Korut juga mengklaim sebagai bagian dari pendukung berdirinya negara Palestina berdaulat.

Sementara pihak zionis mengibaratkan pengunduran dirinya ini sebagai hadiah tahun baru dan untuk mengurangi ketegangan antaranya dengan badan PBB tersebut.

Juru bicara Kemenlu AS, Erica Susano, membantah tudingan Rusia yang menyebut negaranya melatih milisi ISIS. Menurutnya, tudingan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar pembenaran.

Voting terkait pada draf resolusi yang berisi desakan pada rezim Myanmar untuk menghentikan operasi militer terhadap muslim Rohingya. Terdapat 10 negara yang menolak, termasuk di dalamnya Rusia, Cina dan Suriah.

Hesti Setiandari salah satu ketua panitia lokal komunitas muslim Colorado menyatakan bahwa peserta dengan jumlah 886 datang dari 32 negara bagian dari total 50 negara bagian di Amerika Serikat.

Dilansir dari Aljazeera.net, hal itu sebagaimana artikel yang ditulis oleh Kim Ghattas. Menurutnya, baik Saudi dan Iran lebih sibuk dengan konflik bilateral mereka daripada mengurusi klaim Trump yang menyebut Al-Quds ibukota bagi Israel.

Seperti diketahui, draf tersebut diinisiasikan oleh Turki dan Yaman sebagai perwakilan negara-negara Arab dan Islam. Sidang Majelis Umum sendiri digelar setelah sebelumnya draf resolusi di DK PBB gugur akibat veto dari AS.

Resolusi yang diajukan oleh negara-negara Arab dan OKI, kecuali Afghanistan dan Mali, berisi pernyataan bahwa perubahan status kota Al-Quds adalah sebuah kesalahan, dan mereka meminta dunia internasional lebih serius dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.

Sedangkan yang menentang resolusi, atau yang pro dengan keputusan Trump, ada sembilan negara. Mereka adalah AS, Israel, Guatemala, Togo, Honduras, Mikronesia, Kepulauan Marshal, Palau dan Nauru.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengancam negara-negara penetang keputusan Washington terkait Al-Quds di Majelis Umum PBB.