Rumah Wakaf memilih lokasi penyaluran daging qurban di berbagai wilayah pelosok Indonesia bertujuan untuk berbagi kebahagiaan kepada mereka yang belum pernah merasakan daging qurban. Jumlah penerima manfaat program Kekalkan Kebaikan Qurban tahun ini sekitar 1000 Kepala Keluarga.
Baca selengkapnya »Amankan dan Produktifkan Aset Wakaf, Badan Wakaf Indonesia Gelar Rapat Koordinasi Nasional
Dalam upaya mengamankan aset-aset wakaf dan memproduktifkan aset-aset wakaf yang masih menganggur agar bernilai dan bermanfaat secara ekonomis, BWI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional dengan Perwakilan BWI Provinsi se-Indonesia dan stakeholder terkait pada tanggal 5 sampai dengan 7 September 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Baca selengkapnya »YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta
Menurut data YLKI, sistem pre-project selling dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering kali menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari. Terbukti sejak 2014-2016, YLKI menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut terjadi akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi. Bahkan 2015, sekitar 40% pengaduan perumahan terjadi sebagai akibat adanya pre project selling, yakni adanya informasi yang tidak jelas,benar dan jujur; pembangunan bermasalah; realisasi fasum/fasos; unit berubah dari yang ditawarkan.
Baca selengkapnya »PKS Mimika Kirab Merah Putih 12 Km
“Kirab bendera sejauh 12 km ini adalah upaya kita untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Mereka pada saat itu harus bergerilya, berjalan di medan yang sulit, kadang melewati lembah, mendaki gunung, membelah hutan belantara, menyusuri kali dan rawa siang dan malam
Baca selengkapnya »Perppu Ormas Berpotensi Giring Pancasila Jadi Alat Politik
Hal itu dikatakan anggota FPKS MPR RI Ahmad Zainuddin dalam Sosialisasi Empat Pilar di Jalan Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur, pekan lalu. Sosialisasi Empat Pilar merupakan program MPR untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat.
Baca selengkapnya »Blokir Telegram Versi Desktop Sudah Dibuka
Saat dikonfirmasi, Noor Iza Plt Biro Humas Kementerian Kominfo membenarkan bahwa Telegram versi desktop sudah mulai bisa diakses di Tanah Air. Bahkan, Kominfo tampaknya akan menyampaikan secara resmi pada acara jumpa pers yang digelar di Gedung Kominfo pada sore hari ini.
Baca selengkapnya »Din Syamsuddin Hadiri Pertemuan Tokoh Agama Dunia di Kyoto
Ikut hadir pada Pertemuan Mount Hie, antara lain: Pemimpin Tertinggi Buddha Tendai Jepang, Sekjen Liga Dunia Islam (Rabithah Alam Islami), Sekjen Religions for Peace, utusan Vatikan, utusan World Council of Churches, Tokoh Kristen Oryhodox Yunani, Sekjen World Buddhist Fellowship, Mufti Bosnia, ulama Suriah, Utusan Sant Egidio, dan Din Syamsuddin yang diundang sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace (ACRP).
Baca selengkapnya »Pernyataan Pers Departemen Hukum & HAM DPP PKS Menyikapi Pidato Provokatif Victor B. Laiskodat
Dalam dua hari terakhir, kita dikagetkan dengan beredarnya video orasi politik yang sangat provokatif dari seorang Anggota DPR RI yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Sdr. Victor B. Laiskodat pada acara Deklarasi Calon Bupati Kabupaten Kupang tanggal 1 Agustus 2017. Sdr. Victor Laiskodat menuduh 4 (empat) partai secara eksplisit Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai Partai yang mendukung kelompok eksrimis, pendukung khilafah
Baca selengkapnya »Cara Kerja KPK Disebut Mirip CIA Tidak Sesuai Dengan Pancasila dan Melanggar HAM
Indikasi lain bahwa cara kerja KPK sama dengan CIA, menurut Adhie adalah jika punya musuh, mereka selalu melakukan pembunuhan karakter. Hal itu untuk mendapatkan dukungan publik.
Baca selengkapnya »Pemprov Jabar Hentikan Megoproyek Meikarta Cikarang Karena Tidak Memiliki Izin
Ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu, Deddy mengungkapkan pembangunan hunian vertikal itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.
Baca selengkapnya »