Pihak yang telah memastikan akan menggugat pasal tersebut adalah pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sesaat setelah UU Pemilu disahkan. "20 Juli 2017 DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai terbitnya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas karena ada kepentingan ambisi untuk tahun 2019. Skenario ini sengaja dilakukan dengan melakukan pembungkaman sejak sekarang.

Laskar Naga Bonar adalah sejumlah komunitas yang berkomitmen memberikan dukungan terhadap dirinya untuk menjadi Cagub Jawa Barat 2018.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengecam keras upaya yang dilakukan Israel terhadap situs Masjid Al Aqsa yang merupakan situs yang dilindungi PBB dan milik umat Islam dunia.

Masjid Al Aqsa adalah kiblat pertama ummat Islam, tanah yang di sucikan dan simbol kehormatan kaum muslimin. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang Islam dimanapun berada untuk tidak memiliki kepedulian terhadap eksistensi masjid Al Aqsa.

Tagar dipandangnya ini akan terus dilakukan semua pengguna sosial media. Tidak menutup kemungkinan, protes akan semakin banyak jika aplikasi-aplikasi lainnya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya, akan ikutan diblokir.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI Lukman Edy mengatakan keputusan tersebut diambil setelah lobi antara kelompok fraksi dan pemerintah dalam rapat Pansus RUU Penyelengaraan Pemilu di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/7) malam, gagal mencapai kesepakatan untuk memilih salah satu dari lima opsi paket.

Yusril meminta ormas-ormas Islam dan ormas lainnya termasuk yayasan dan LSM, justru harus bersatu melawan kehadiran perppu yang bersifat otoriter itu, tentu dengan tetap menggunakan cara-cara yang sah dan konstitusional.

"Perlu interaksi antarwarga dan tak hanya di media sosial tetapi kita harus hadir di lingkungan kita dan memberikan kontribusi, dengan begitu suasana persatuan itu juga akan hadir dengan sendirinya," kata Anies.

Fadli menyebut penerbitan Perppu Ormas sebagai "bentuk kediktatoran gaya baru" karena keberadaan ormas dijamin undang-undang dan prosedur pengayoman dan pembinaannya pun sudah diatur dengan perundang-undangan.