Kisah Gaza Adalah Kisah Tentang Kelalaian

dakwatuna.com – Jalur Gaza. Situasi kemanusiaan, sosial ekonomi, politik dan keamanan di Jalur Gaza sangat buruk. Sebagian besar dari dua juta penduduk Gaza terperangkap dalam lingkaran kekerasan, kemiskinan, dan kesenjangan akibat kebijakan dan keputusan politik.

Memutus lingkaran setan ini merupakan kewajiban hak asasi manusia dan tanggung jawab global.

Blokade yang sedang berlangsung, tiga operasi militer yang menghancurkan, dan perpecahan antar-Palestina, membuat pembangunan Gaza praktis terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan ekonomi di wilayah pesisir itu runtuh, dan membawa lebih banyak kesenjangan dan kesedihan.

Segudang masalah yang ada di Gaza sangat luar biasa. Hal ini pun cukup membingungkan bahkan bagi mereka yang mahir dalam urusan krisis.

Hari ini, wanita, pria, anak-anak dan orang tua di Gaza dipaksa bertahan hidup dengan pasokan air 95% telah terkontaminasi. Mereka juga dipaksa hidup tanpa aliran listrik selama 20 jam per hari. Dan dunia, tanpa biasa saja dengan kondisi seperti itu, serta menutup mata.

Penduduk Gaza hidup dalam satu lingkaran yang saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Gaza anjlok dari 6% di tahun 2016 menjadi 0,5% saja di 2017. Jumlah ini diperparah dengan setengah dari angkatan kerja yang ada menganggur. Inilah peringkat Gaza.

Apabila dikomparasikan dengan negara, yang mengalami penurunan terbesar kedua produk domestik bruto (PDB) 2017, maka Gaza berada di urutan kedua setelah Venezuela.

Sektor pertanian, manufaktur, perdagangan dan konstruksi di Gaza menyusut ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, ekonomi Gaza lebih bergantung pada belanja konsumen dan bantuan internasional.

Pemadaman likuiditas, peningkatan pengeluaran kredit dan hutang, turut menambah nuansa ekonomi di Gaza. Kecacatan ekonomi seperti ini bukan hanya karena kesalahan penduduk Gaza saja, melainkan ada campur tangan blokade dari Israel.

Program Pembangunan PBB (UNDP) di Palestina, baru-baru ini mengadakan survei tentang persepsi publik di Gaza. Hasilnya, 92% responden merasa khawatir dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Sementara 87% responden meyakini kerusuhan politik dan sipil disebabkan oleh memburuknya keadaan ekonomi.

Kerapuhan ekonomi rumah tangga Gaza diilustrasikan dengan peningkatan tajam jumlah pengangguran dan kemiskinan – dari 39% di tahun 2011 menjadi 53% di tahun 2017.

Pekerjaan penuh waktu terbilang jarang di Gaza. Hanya ada seperlima dari responden survei yang menyebut tengah bekerja penuh waktu. Sebagian besar lainnya mengaku bekerja paruh waktu. 40% dari responden yang menganggur mengaku telah lebih dari lima tahun tidak bekerja.

Hanya 11% wanita dan 58% pria dari seluruh responden yang memiliki pekerjaan. Sementara responden usia 18-24 tahun, hanya 18% yang telah bekerja. Dengan kata lain, hampir setiap detik orang Gaza menganggur dan wanita serta anak muda tidak bekerja.

Kondisi bisnis di Gaza juga tak lebih baik. Banyak yang terpaksa mengurangi jumlah produksi karena kurangnya permintaan konsumen, sanksi keuangan yang berlaku, akses terbatas pada barang dan material, dan kurangnya kebebasan bergerak. Sektor bisnis berusaha mempertahankan upah bagi karyawan, meskipun dengan jumlah yang lebih rendah maupun waktu kerjea yang dikurangi.

Akibat blokade, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui belanja konsumen adalah hal yang mustahil terjadi. Juga, dalam situasi mereka saat ini, penduduk Gaza tidak dapat memenuhi kebutuhan sosioekonomi mereka sendiri.

Israel, Otoritas Palestina dan masyarakat internasional, harus bertanggung jawab membangun kembali basis ekonomi Gaza, serta mengembangkan kemampuan perdagangannya.

Bantuan kemanusiaan memang tetap menjadi kebutuhan vital. Namun pemikiran jangka panjang juga sangat diperlukan untuk membuat kemajuan secara nyata. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William

Beri Nilai:

Tentang William