Pemerintah Dinilai Lambat Antisipasi Kebakaran Hutan

Pemerintah Harus Utamakan Kesehatan Warga

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Jawa Timur ini mendesak pemerintah agar masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan baik secara langsung ataupun tidak, harus mendapat pelayanan kesehatan maksimal dari pemerintah. Sebab, jelas Rofi, ada faktor kelalaian negara dalam terjadinya bencana kebakaran hutan. Selain itu, Pemerintah harus memperbanyak langkah preventif dalam mencegah kebakaran hutan pada musim kemarau.

“Tingkatkan patroli pengawasan hutan dan sosialisasi ke warga yang lebih massif untuk tidak melakukan pembakaran hutan dalam aktifitas membuka lahan,” ujar Rofi, Senin (7/9).

Selain itu, Rofi juga mempersoalkan kebakaran hutan dan kabut asap yang terus berulang setiap tahun. Menurut Rofi, seharusnya permaslahan ini dapat diselesaikan melalui langkah-langkah pencegahan dan monitoring secara kontinu oleh semua pihak, termasuk komunitas ASEAN. Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) mengenai polusi asap lintas batas, ungkap Rofi, menyepakati perjanjian mengikat secara hukum untuk kerjasama dalam hal pencegahan dan pemantauan. Karenanya, menurut Rofi, saat ini langkah yang tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan keseriusannya dalam penanggulangan deforestasi, kebakaran hutan, dan asap lintas batas pada khususnya.

Lebih jauh Rofi mengemukakan, tindakan tegas diperlukan untuk menghentikan dampak buruk kebakaran hutan seperti polusi udara, gangguan pernafasan, terganggunya aktifitas masyarakat, terhentinya laju ekonomi dan rusaknya hutan sebagai peyangga ekosistem kehidupan. “Negara ASEAN harus bersatu hadapi kebakaran hutan untuk memastikan solusi mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan,” pungkas Rofi. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

(No Ratings Yet)

Loading...

Tentang Abdul Rohim

Seorang suami dan ayah

@doeloiem