Topic
Home / Berita / Daerah / DPR Tunggu Aksi Penegakan Hukum di Tolikara

DPR Tunggu Aksi Penegakan Hukum di Tolikara

Anggota DPR RI Aboe Bakar Al Habsy. (aboebakaralhabsyi.blogspot.com)
Anggota DPR RI Aboe Bakar Al Habsy. (aboebakaralhabsyi.blogspot.com)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi mengatakan, DPR saat ini menunggu aksi penegakan hukum oleh aparat Kepolisian terkait insiden Tolikara, Papua, yang terjadi pada Jumat (17/7) lalu.

“Segera tangkap dan proses mereka secara hukum, pengusutan tuntas aktor intelektual dibalik insiden Tolikara akan menunjukkan adanya kedaulatan hukum yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia,” kata Aboebakar, di Jakarta, dalam siaran tertulisnya kepada dakwatuna.com, Kamis (23/7).

Aboebakar menambahkan, d merencanakan, mendanai dan memberikan dukungan terhadap penyerangan dan pembakaran masjid di Tolikara.

Apalagi, lanjut Aboebakar, sepekan paska penyerangan jamaah shalat Id dan pembakaran masjid di Tolikara, banyak fakta yang telah terungkap. Diantaranya, adanya surat edaran pelarangan ibadah yang tersebar beberapa hari sebelum kejadian. Adanya surat pelarangan tersebut, kata Aboebakar, telah diakui dikeluarkan oleh pihak Gereja Injili Di Indonesia (GIDI). Hal ini, lanjut Aboebakar, merupakan salah satu indikasi bahwa penyerangan dan pembakaran tersebut dilakukan secara terencana dan sistematis.

“Apalagi ada indikasi keterlibatan asing dalam persoalan ini sebagaimana disampaikan kepala BIN dan BNPT dalam berbagai media,” imbuh legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I itu.

Meski demikian, Aboebakar turut mengapresiasi ketegasan Kapolri yang langsung menyebut para pelaku penyerangan dan pembakaran tersebut sebagai pelanggar konstitusi. Setidaknya, masih kata Aboebakar, ada tiga tindak pidana yang dilakukan, pertama melakukan pelarangan beribadah kepada ummat Islam, kedua melakukan penyerangan terhadap ummat Islam yang sedang shalat Id, dan ketiga adalah pembakaran rumah ibadah.

“Bahkan ada lembaga swadaya masyarakat yang mengkategorisasikan hal itu sebagai tindakan pelanggaran HAM berat,” pungkas Aboebakar. (abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

Manipulasi Esemka

Figure
Organization