Figure Archives: Rofi Munawar

"Saya berkeyakinan masih banyak putra-putri bangsa Indonesia yang cukup mumpuni untuk memegang pekerjaan yang selama ini dikerjakan untuk TKA,” ujar Rofi Munawar, Legislator Fraksi PKS DPR RI.

dakwatuna.com - Jakarta (6/3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut seakan menegasikan usaha Pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM).

Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly (APA) ke-10 di Istanbul Turki resmi ditutup pada Kamis (23/11/2017). Sidang Pleno APA yang dihadiri oleh 29 negara menghasilkan “Istanbul Declaration” dan 24 resolusi dari empat Standing Committee (komisi). 'Istanbul Declaration' ini diketahui mengadopsi 'Bali Declaration' yang berada dalam lingkup Sustainable Development Goals (SDGs).

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar, menyesalkan sikap Pemerintah Inggris yang berencana menggelar perayaan 100 tahun deklarasi Balfour. Selain itu dirinya juga mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris, Borish Johnson, yang merasa berbangga hati karena Inggris telah ikut serta membentuk Negara Zionis Israel.

“Kami juga meminta agar PT FI segera melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaan sehingga tidak diperlukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan PT FI. Jangan karena alasan operasional, PT FI seringkali mengancam akan merumahkan ribuan karyawannya. Padahal sudah sepantasnya perusahaan itu punya formula yang bijak terhadap pengelolaan karyawan,” pungkas Rofi.

Rofi menjelaskan, DPR RI mendorong agar isu kedaulatan menjadi penyatu beragam pandangan dari negara-negara grup PUIC tersebut.

Dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita belum tahu arah pasti pengelolaan energi nasional mau dibawa ke mana. Blue print-nya belum terlihat dan Program-program monumental yang dicanangkan belum nampak progress-nya. Seperti proyek 35.000 MW dalam rangka mengejar target elektrifikasi nasional, masih banyak yang terkendala dan mangkrak.

Rofi menilai pelantikan tersebut menjadi bukti bahwa Jokowi gunakan hak prerogatifnya sebagai presiden namun mengabaikan persoalan integritas dan komitmen terhadap penguatan sistem di sektor ESDM.

Dengan terbitnya PMK tersebut membuat PT Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang harus membangun kilang minyak baru di Indonesia.

Kekerasan melalui teror bom dan aksi penembakan di dunia, semakin massif akhir-akhir ini. Ironisnya kini bukan hanya menyasar objek vital atau fasilitas publik namun juga pusat kegiatan umat agama. Konteks dan motifnya sudah semakin kompleks,