Home / Berita / Nasional / Habib Nabiel Al-Musawa: Kami Dukung KPK Usut Mafia Impor Pangan & Hortikultura

Habib Nabiel Al-Musawa: Kami Dukung KPK Usut Mafia Impor Pangan & Hortikultura

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Habib Nabiel Al-Musawa. (inet)

dakwatuna.com – Jakarta. Sangat ironi sekali ditengah produksi padi yang meningkat dan harga jauh diatas harga pokok penjualan serta beberapa bulan kedepan kita akan memasuki fase panen raya. Pemerintah dibawah koordinasi Menko Perekonomian melalui Kementerian Perdagangan dan Bulog malah berkolaborasi melakukan impor beras di akhir tahun 2012 ini sebanyak 720 ribu ton beras, yaitu 120 ribu ton dari India dan 600 ribu ton dari Vietnam untuk mencukupi stok akhir tahun. Angka itu adalah 72 persen dari izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan sebanyak 1 juta ton.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, langkah Pemerintah melalui Menteri Keuangan yang memangkas anggaran pertanian pada APBN-P 2012 serta menolak Asuransi Petani dan Bank Pertanian, belum lagi anggaran untuk pertanian yang tidak lebih dari 4% atau sebesar Rp. 53,9 triliun dari total belanja APBN 2012 Rp. 1.435 triliun, terlihat jelas bahwa Pemerintah sangat tidak berpihak pada sektor pertanian. Sementara disisi lain habis-habisan memasukkan berbagai impor pangan dan hortikultura.

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Habib Nabiel Al-Musawa mengatakan adanya indikasi jaringan mafia yang bermain dalam tata kelola impor bahan pangan selama ini. Akibatnya, masyarakat dibanjiri dengan berbagai macam jenis produk-produk pangan impor.

Masyarakat sebenarnya tidak memerlukan impor beras. Karena, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) stok beras nasional sampai saat ini masih cukup aman, dengan perkiraan produksi padi meningkat 4,87% menjadi 68,96 juta ton gabah kering giling (GKG).

Jika impor itu tetap dilakukan maka ada kecurigaan permainan para mafia yang menguntungkan pihak-pihak tertentu namun justru merugikan masyarakat. “Dalam hal ini KPK perlu proaktif mengamankan uang negara yang digunakan untuk impor pangan dan hortikultura, serta kami dukung untuk mengusut dan menyelidiki adanya invisible hand mafia impor beras, siapa sesungguhnya mereka yang bermain agar petani dan rakyat kecil tidak jadi korban mafia impor,” ujar politisi PKS itu melalui siaran persnya di Jakarta, Jumat (7/12).

Dirinya menambahkan, pemerintah harus melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menyiapkan dan memperkuat infrastruktur di bidang pertanian, serta membuat perencanaan dan realisasinya secara komprehensif dan konkret. Karena akan sulit mencapai target ketahanan pangan selama masih membuka kebijakan impor beras. “Capaian gabah setinggi apapun tidak akan pernah mencukupi jika mindset dan paradigma pemerintah mengenai importasi dan kedaulatan pangan tidak berubah,” ujarnya. (ist)

About these ads

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (2 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

Bergabunglah ke Channel @dakwatuna di Telegram, caranya klik di sini.
Tim dakwatuna adalah tim redaksi yang mengelola dakwatuna.com. Mereka terdiri dari dewan redaksi dan redaktur pelaksana dakwatuna.com

Lihat Juga

Pilkada DKI

Tak Usung Kader Sendiri, Ini Pertimbangan PKS Usung Anies-Sandi