Menanggapi hal ini, DPRD Provinsi Jawa Timur meminta DPRD Pamekasan melakukan kajian lebih mendalam terkait Perda Poligami.
Baca selengkapnya »Soal Perda, Presiden Diminta Dengar Pendapat Masyarakat Daerah
Fahira juga meminta Pemerintah Pusat melibatkan DPD dalam setiap proses pembatalan Perda-Perda, karena DPD ditugaskan rakyat di daerah untuk memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat nasional. Selain itu, DPD bersedia memfasilitasi ruang dialog antara kepala daerah atau organisasi masyarakat di daerah yang keberatan dengan pembatalan Perda, dengan Kemendagri.
Baca selengkapnya »[Video] FPI Kunjungi Kompas Terkait Pemberitaan Saeni
Dalam pertemuan itu, FPI meminta penjelasan dari pihak Kompas atas pemberitaan Saeni. Karena menurut pihak FPI, seperti..
Baca selengkapnya »DPD Minta Kemendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dibatalkan
Agar kebijakan pembatalan ini bisa menjadi wacana yang konstruktif dan tidak menjadi isu yang liar, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Kemendagri mempublikasikan 3.143 Perda yang dibatalkan beserta alasan pembatalannya ke publik.
Baca selengkapnya »Lebih dari 10 Ribu Orang Tandatangani Petisi Pertahankan Perda Jam Buka Rumah Makan selama Ramadhan
"Perda adalah aspirasi kami. Sama sekali tidak mendasar semua alasan yang dituduhkan untuk pencabutan Perda.
Baca selengkapnya »Ingin Cabut Perda Miras, Fahira: Pemerintah ini Maunya apa Sih?
Saya mau ingatkan, yang paling bahaya dari sebuah pemerintahan adalah jika dia sudah kehilangan sensitivitasnya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Ada aturan saja, miras masih jadi momok, apalagi kalau aturan mau dicabut.
Baca selengkapnya »Soal Kontroversi Angkutan Online, DPRD DKI akan Revisi Perda Transportasi
Perkembangan saat ini kan pesat dan kebutuhan akan transportasi umum juga semakin meningkat, jadi..
Baca selengkapnya »Masyarakat Dukung DPRD Bentuk Perda Kawasan Tanpa Rokok
Menurut Nashrullah, Perda KTR nantinya akan membatasi tempat-tempat bagi para perokok
Baca selengkapnya »Negara Kita Negeri Sampah?
Indonesia harus bekerja keras tangani sampah. Jumlah penduduk yang besar adalah tantangan. Perda sudah ditetapkan. Himbauan sudah berulang dilontarkan. Alat peraga sudah banyak terpasang. Berbagai program sudah digulirkan. Namun semua itu tidak efektif
Baca selengkapnya »Kendaraan Pribadi Diizinkan Masuk Jalur Busway, Gubernur DKI Melanggar PERDA
Kebijakan Gubernur Basuki Tjahja Purnama terkait dengan mobil pribadi boleh melintas di Jalur Busway, mendapat reaksi keras dari Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi Pemerintahan dari Fraksi PKS Ahmad Yani, Selasa (3/2) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Baca selengkapnya »