Arsip Kata Kunci: perda

Secara sosiologis, miras melahirkan masalah di dalam masyarakat dan tentu saja merugikan secara ekonomi.

Kejahatan, tawuran, pembunuhan, KDRT, perkosaan dan kecelakaan di Jakarta sangat mengkhawatirkan, salah satu penyebab yang utama adalah karena Miras.

Keberadaan perda tersebut sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal itupun akan menjadi pendorong pembentukan akhlaq generasi muda.

Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di DPRD Kabupaten Sukabumi, menurut saya sebuah langkah yang sangat positif. Yang patut untuk di contoh oleh teman-teman DPRD di wilayah lainnya.

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Syamsul Maarif mengatakan masalah moral dan etika seperti duduk menghadap ke depan saat membonceng sepeda motor tidak perlu diatur secara formal dalam peraturan daerah.

Penerapan larangan perempuan mengangkang saat dibonceng sepeda motor (sepmor) tampaknya tidak main-main. Tak hanya bagi warga biasa, Walikota Lhokseumawe juga berencana akan menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan yang kedapatan ngangkang saat dibonceng.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempermasalahkan gagasan Pemkot Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) melarang perempuan duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Bahkan, MUI mendukung perda tersebut segera disusun dan dikeluarkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, menyatakan dukungan terhadap adanya peraturan daerah (Perda) tentang pemberantasan perzinaan dan pelacuran, yang sedang dibahas DPRD setampat. Ketua MUI Kota Padang Duski Samad di Padang, Senin (10/9), mengatakan, mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberantasan perzinaan dan pelacuran, yang sedang dibahas DPRD Kota Padang, untuk dijadikan Peraturan Daerah (Panperda).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian serius terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2009 yang diterbitkan Pemko Tasikmalaya, Jawa Barat. Senin (18/6), sejumlah petinggi Pemko Tasikmalaya dipanggil ke gedung Kemendagri khusus membahas mengenai perda tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya, itu.

Anggota DPR RI mengecam pemerintah terkait pencabutan Perda Miras oleh Kemendagri beberapa hari silam. Pencabutan Perda Miras akan berdampak mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Semangat dibuatnya Perda Miras tersebut untuk melarang peredaran miras di daerah dalam upaya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu dampaknya seperti kecelakaan maut di Tugu Tani lalu merupakan efek dari minuman keras dan narkoba.