Arsip Kata Kunci: pemerintah

Makar, menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa didefinisikan sebagai perbuatan tipu muslihat, atau akal busuk yang dilakukan manusia untuk menjatuhkan atau menyerang seseorang. Atau bisa juga diartikan sebagai tipu muslihat untuk menjatuhkan pemimpin atau pemerintahan yang sah. Dalam bahasa internasional disetarakan juga dengan istilah konspirasi. Makar bukanlah hal yang baru.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan terjadinya rangkap Jabatan di Kementerian Pertanian harus segera diakhiri. Hal ini telah mengganggu kinerja Kementerian Pertanian. Ia minta pemerintah dalam hal ini Sekretaris Kabinet harus menindaklanjuti permintaan Menteri Pertanian untuk mengangkat Pejabat Eselon 1 di Kementan. Apalagi permintaan ini sudah dilakukan sejak satu tahun lalu.

“Petani tak mendapatkan perlindungan karena belum adanya aturan yang jelas. Untuk itu, pemerintah dan parlemen harus secepatnya menyelesaikan RUU Pelrindungan dan Pemberdayaan Petani,” jelas Ketua Dewan Pembina PPNSI, Martri Agoeng di Jakarta, Selasa (25/3)

“Pemerintah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jika masyarakat belum mampu, maka pemerintah wajib menanggung selisih tarif yang ditetapkan oleh PT KAI dengan tariff yang ditetapkan pemerintah,” kata Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana di Jakarta (25/3).

Kabar bahwa Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tetap berencana merevisi PP 41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia masih menyisakan perdebatan. Salah satu pasal yang santer akan diubah dalam revisi PP ini adalah klausul pemberian hak pakai atas tanah kepada orang asing dari 25 tahun menjadi 70 tahun.

Anggota Komisi IV DPR RI Abdul Hakim meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menindak tegas PT Pelindo II yang telah menyebabkan ribuan ikan mati di Teluk Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung (18-03). “PT Pelindo tidak boleh seenaknya membuang limbah sedimen pengerukan alur pelabuhan panjang di teluk Lampung yang membuat ribuan ikan mati sia-sia, kasihan kan para pembudidaya ikan ini jadi merugi,” kata Hakim di Jakarta, Selasa (19/3)

"Kita harus menunjukkan Islam adalah elemen terpenting menjaga eksistensi pemerintahan," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar dalam pernyataannya saat pelantikan 200 pengurus pelajar Nahdlatul Ulama, Senin (18/3/2013).

Pemerintah akan melelang sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) dengan target indikatif Rp 1,5 triliun untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2013 pada Selasa (19/3). Berdasarkan keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu, terdapat empat seri sukuk negara yang akan dilelang.

Melonjaknya harga bawang putih dan merah belakangan ini menandakan pemerintah gagal dalam mengelola tata impor di sektor pangan ini. Padahal sejak dahulu suplai lokal bawang merah dan bawang putih cukup untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri.

Pengamat Ekonomi Syariah Syafii Antonio berujar ada langkah strategis untuk memperbesar transaksi syariah yakni mengkonversi salah satu bank konvensional milik pemerintah ke syariah. Gagasan ini dinilainya lebih berkontribusi memperbesar bank syariah dibanding memperbolehkan bank konvensional menawarkan tabungan syariah.