Arsip Kata Kunci: pemerintah

Silaturrahim Organisasi Masyarakat/Lembaga Islam (SOLI) menegaskan terorisme tidak ada kaitan dan tidak benar dikaitkan dengan Islam. Soalnya, karena tidak memiliki dasar ajaran dan akar di dalamnya. "Penggunaan dalih agama untuk melakukan terorisme adalah pengingkaran dan perlawanan terhadap Islam sebagai agama perdamaian dan kerahmatan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta," kata Marwah Daud Ibrahim kepada pers di Jakarta, Kamis (7/3).

Kita patut gembira, karena belum lama ini pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Tentu aturan baru ini menjadi angin segar bagi gerakan kampanye bahaya merokok, dan dinilai lebih efektif untuk mengingatkan bahaya rokok bagi pecandu berat.

"Mengenai konsep biaya nikah yang paling `update` tadi saya rapat dengan Pak Menteri. Sudah mencapai konsep final mengenai biaya nikah, sehingga nanti gratifikasi untuk penghulu sudah tidak ada lagi," kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama, M Jasin, saat ditemui di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa.

dakwatuna.com – Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, M.Si menyatakan posisi organisasi masyarakat sangat penting sebagai salah satu agen perubahan sosial guna melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. “Jadi, organisasi massa (Ormas) dengan gerakan sosialnya dapat melakukan kontrol, khususnya pada kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat kalangan bawah,” katanya di Jakarta, Jumat. …

Pemerintah pada 5 Maret 2013 akan melelang sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) dengan target indikatif Rp1,5 triliun untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2013. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan terdapat lima seri sukuk negara yang akan dilelang.

"Tidak benar saya sebagai presiden terlibat konflik dengan militer atau lembaga pemerintahan," kata Presiden Mursi dalam acara dialog nasional di Istana Negara Al Ettihadiyah, Kairo. Kepala Negara menegaskan pihaknya selalu melakukan kontak intensif dengan pimpinan semua lembaga pemerintahan termasuk militer, kepolisian dan intelijen.

Guna melindungi konsumen dari produk bersertifikasi halal, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F- PKB) meminta agar pemerintah tidak melakukan monopoli terhadap sertifikasi halal. Dimana lembaga atau badan halal swasta harus tetap ada untuk dapat berperan dalam menjalankan sertifikasi tersebut.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan menilai  pemerintah berupaya memisahkan ulama dengan auditor sertifikasi halal melalui pembahasan RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam pembahasan tersebut, pemerintah seakan ingin membentuk lembaga baru yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi halal.

Rencana Kemdikbud untuk melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013 ini banyak dikeluhkan oleh para pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Demikian disampaikan Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI setelah mengadakan kunjungan panja kurikulum komisi X di Kalimantan Timur baru-baru ini.

Tulisan ini bukan jawaban dari pertanyaan sebagian kalangan yang mengatakan: “Apakah Rasulullah Saw seorang politik ulung? Apakah kota Madinah terhitung negara Islam pertama yang memiliki kedaulatan dilihat dari keberhasilan manuver-manuver politik Rasulullah Saw dalam menata pemerintahan?” Ia hadir bukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.