Hasil dari pemilihan umum Mesir menunjukkan akan adanya kemenangan bagi kelompok Islam, Ikhwanul Muslimin yang dahulu sempat menjadi kelompok terlarang di Mesir. Pimpinan kelompok ini mengatakan, akan membentuk pemerintahan di Mesir. Partai Kebebasan dan Keadilan yang dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin sudah yakin akan ekspektasinya memenangkan banyak kursi di Parlemen Mesir, dan mereka juga memperingatkan Dewan Militer Mesir agar tidak bertindak sewenang-wenang.
Baca selengkapnya »Pemerintah Jual Obligasi Syariah, Yield 4,25%
Indonesia berencana untuk menjual obligasi Syariah berjangka waktu 7 tahun hari ini, membantu menghidupkan kembali penjualan paling lambat dalam waktu tiga tahun. Bloomberg melaporkan Pemerintah akan mencatatkan harga sore ini seperti disampaikan Dahlan Siamat, direktur Islamic finance di kantor manajemen utang dalam sebuah wawancara. "Yieldnya bisa sekitar 4,25 persen," kata sumber yang akrab dengan transaksi.
Baca selengkapnya »Pemerintah Diminta Proaktif Tangani Haji Nonkuota
Anggota Komisi VIII DPR RI Herlini Amran, meminta pemerintah untuk lebih serius menangani haji non kuota. Menurutnya, penanganan secara proaktif itu sangat penting karena menyangkut nama baik dan citra bangsa Indonesia di mata Internasional. Keberadaan jamaah haji non kuota jelas sangat mengganggu konsentrasi petugas haji, bahkan dapat menurunkan citra penyelenggaraan haji Indonesia.
Baca selengkapnya »UU Penyadapan Intelijen PR Besar DPR dan Pemerintah
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku, pembahasan RUU Intelijen menyimpan kontroversi dan resistensi cukup tinggi. Satu potensi kontroversi terdapat pada pasal soal kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan penyadapan. Ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah.
Baca selengkapnya »Pemerintah Didesak Musnahkan Al-Qur’an Palsu
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel mendesak pemerintah segera menyikapi adanya penemuan Al-Qur'an palsu (keliru) di salah satu kota besar di Indonesia. Hal itu penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat. MUI Sumsel meminta Al-Qur'an yang tak sesuai dengan tafsirnya dapat segera dimusnakan.
Baca selengkapnya »Komisi V DPR Minta Pemerintah Minta Maaf karena Layanan Mudik Buruk
"Penurunan dari sisi keamanan bisa dilihat maraknya kasus kejahatan yang menimpa pemudik, baik yang menggunakan bus maupun kereta. Kejadian pembajakan kereta api merupakan kasus yang paling menonjol disamping modus kejahatan lama seperti pencopetan dan hipnotis," kata anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia, sesaat lalu (Kamis, 8/9).
Baca selengkapnya »Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1432 H Jatuh Pada 31 Agustus 2011 M
Sidang itsbat Kementerian Agama telah usai. Pemerintah melalui Kemenag menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada Rabu 31 Agustus 2011. Keputusan diambil setelah Menteri Agama Suryadharma Ali yang memimpin sidang mendengarkan 12 pandangan ormas Islam yang hadir dalam sidang yang digelar di Kementerian Agama, Jl Lapangan Banteng, Senin (29/8/2011).
Baca selengkapnya »Soal 1 Syawal, Pemerintah Tunggu Hasil Sidang Itsbat Hari Senin
Pemerintah baru akan menetapkan kapan Lebaran setelah sidang itsbat yang akan digelar hari Senin (29/8) sore di kantor Kementerian Agama. “Dalam sidang itu kita akan ambil keputusan,” kata Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Minggu malam (28/8). Sidang ini, lanjutnya, akan dihadiri oleh semua ormas islam dan stakeholder lainnya.
Baca selengkapnya »Pemerintah RI Dukung Pilihan Rakyat Libya
Pemerintah Indonesia menghargai dan mendukung pilihan yang diambil oleh rakyat Libya karena mereka lebih mengetahui langkah apa yang terbaik bagi masa depannya. Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Selasa, tentang perkembangan situasi terakhir di Libya menekankan bahwa keputusan masih ada di tangan rakyat Libya.
Baca selengkapnya »MUI: Pemerintah Sepatutnya Larang Greenpeace
Apapun namanya, selagi berbau judi jelas haram. Begitu pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan. Tidak terkecuali, katanya, yang masuk ke kantong Greenpeace. Menurutnya, patut ditengarai, uang lotere yang diterima Greenpeace itu adalah bagian praktik pencucian uang dalam skala massal. “Sumber dana Greenpeace berasal dari lotere. Bisa saja itu modus lain dari praktek pencucian uang, dan itu dilarang di Indonesia,” kata Amidhan di Jakarta, Kamis siang (4/8).
Baca selengkapnya »