Arsip Kata Kunci: pemerintah

Si Kompak Award merupakan anugerah pemberdayaan yang diberikan kepada para pelaku sejak tahun 2008.

Merujuk ajuan awal PNRI ke Komisi X DPR RI, pembangunan Perpustakaan Nasional di Jln. Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat itu direncanakan seluas 50.445 m2 atau setinggi 24 lantai, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 465,2 miliar.

Zainuddin menjelaskan bahwa pola kecurangan yang terjadi dalam setiap proses penilaian dan ujian siswa sudah sangat mengkhawatirkan.

Perjalanan NU menuju pusat kekuasaan tidak semudah yang diduga sebelumnya. Koalisi mesra NU dengan militer di pemerintahan awal Orde Baru hanya berlangsung sesaat. Berbagai kasus dan skandal menghantam bertubi-tubi, mendepak NU dari pusat kekuasaan. Di antara kasus yang menonjol adalah kisruh pengangkatan guru agama melalui program Ujian Guru Agama (UGA) ketika NU memegang posisi Menteri Agama waktu itu, serta kisruh penanganan haji oleh Yayasan Muawanah Lil Muslimin (Ya Mualim) bersama PT Arofat.

Persoalan Ahmadiyah sudah jelas. Aspirasinya se Indonesia pun sama. Yaitu pembubaran segera warga Ahmadiyah. Sikap Menteri Agama sebenarnya juga sudah jelas. Tapi belum merepresentasikan sikap pemerintah tentang Ahmadiyah.

Pemerintah melimpahkan kesalahan kepada masyarakat akibat gagal membangun perekonomian Indonesia dan tidak mampu meningkatkan penambahan APBN dari sector lain sehingga rakyat menjadi tumbal kenaikan harga BBM, secara logika jika perekonomian maju tidak mungkin akan memanfaatkan kenaikan BBM untuk menambah APBN.

Kenaikan BBM ini pun saya rasakan di daerah betapa untuk mendapatkan bensin harus mengantri panjang dan kondisi stok BBM di SPBU yang sering kehabisan bahkan tak jarang harus menunggu hingga sepekan lamanya. Melihat fenomena ini saya teringat akan sebuah lirik lagu dari tembang yang dinyanyikan oleh Cakra Khan dengan judul Harus Terpisah yang lagi nge-hits dan tak asing di telinga.

Pemerintah agar tidak terlena dengan keberhasilan hilirisasi kakao. Keberhasilan hilirisasi harus dijaga agar bisa dirasakan dalam jangka panjang.

BLSM, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM merupakan akal-akalan pemerintah untuk mendongkrak elektabilitas partai tertentu terutama yang tergabung dalam partai koalisi," Karena itu, BLSM ini, merupakan bentuk suap gaya baru yang diterapkan di Indonesia. DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyerukan kepada masyarakat agar bersama-sama menolak kenaikan harga BBM dan tidak memilih partai politik manapun yang mendukung kenaikan harga BBM pada pemilu 2014 mendatang. "Karena itu kenaikan BBM akan menjadi lahan korupsi baru bagi para penguasa,"

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa tidak dapat dihindari apabila BBM naik sehingga mampu mempersulit masyarakat golongan menengah ke bawah terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap akan sangat merasakan dampak inflasi tersebut.