Arsip Kata Kunci: DPRD

Seperti diketahui, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta mulai mengeluh karena belum menerima gaji dan tunjangan meski Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah mengesahkan peraturan gubernur besaran APBD DKI tahun 2015.

Penyidik Mabes Polri batal memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung terkait dugaan korupsi pengadaan UPS APBD-P 2014. Kuasa hukum Haji Lulung Ramdan Alamsyah mengatakan,

Komisi III DPRD Bandar Lampung menilai jalan di Kota Tapis Berseri semrawut penamaanya, bahkan bisa ditemukan dua jalan yang memiliki nama sama,

Perencanaan yang dimiliki pemprov sebenarnya sudah baik, namun pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Rifkoh juga meminta pihak Pemprov jangan hanya menjadi relawan yang membantu disaat ada bencana saja tapi juga memberikan solusi bagi pencegahan banjir di beberapa wilayah yang menjadi langganan banjir.

Legislator yang ditempatkan pada Komisi D, bidang pembangunan, tersebut menyarankan Gubernur untuk melakukan evaluasi jajaran Dinas Tata Air secara menyeluruh, terlebih jika ditemukan bukti adanya sabotase.

"Wisata di jateng memang perlu icon baru setelah candi borobudur sdh puluhan tahun menjadi salah satu icon dunia wisata di jateng, perlu ada konektivitas obyek wisata alternatif yang lebih...

Gerakan Anti Miras (Genam) Jakarta memberikan dukungan kepada Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dalam mendorong terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Minuman Keras (Miras). Hal ini...

Pandangan Umum (PU) Fraksi PKS yang dibacakan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani merupakan tanggapan dari pemaparan Raperda tentang RAPBD 2015 yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama pada Senin (12/1).

Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Komisi B dikarenakan melihat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Hiswana Migas. Hiswana Migas menetapkan harga diluar harga standar elpiji 3 kg yakni sebesar Rp14.000 (dari penyalur agen ke pangkalan) dan Rp16.000 (dari pangkalan ke msayarakat).

Awang Faroek mengatakan selama 58 tahun terakhir, Kaltim sebagai penyumbang SDA yang besar, tidak diberi hak yang adil oleh pemerintah pusat demi untuk kesejahteraan masyarakatnya.