“Terkait fasilitas, ada dua gedung yang masih banyak kekurangan, misalnya telpon di ruangan anggota yang masih belum bisa aktif, karena banyak dari anggota dewan dan staf terkait dengan keluhan tidak adanya sinyal seluler,” jelasnya.
Baca selengkapnya »Warga Jakarta Mengadu Masalah Penggusuran ke DPRD
Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin, langsung merespon dengan melayangkan surat himbauan penundaan relokasi untuk warga tersebut, “Surat penundaan relokasinya akan...
Baca selengkapnya »DPRD Kaltim Desak Dirjen Bina Marga Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Kalimantan Timur setiap tahun menyumbang 470 Trilliun untuk APBN, tapi dari segi pembangunan infrastruktur masih jauh tertinggal dari daerah lain, termasuk...
Baca selengkapnya »DPRD dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi
Persoalan mendasar yang dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana kosupsi, kata pria yang akrab disapa bang Sani ini adalah adanya perilaku yang mengakar ditengah...
Baca selengkapnya »AKD Disahkan, DPRD DKI Jakarta Harus Gerak Cepat
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin merespon positif atas kesepakatan susunan AKD ini, Senin (8/12) malam di Kebon Sirih Jakarta. Pria yang akrab disapa Didin ini mengatakan...
Baca selengkapnya »Serapan Anggaran SKPD Rendah, Fraksi PKS Desak Pemprov Banten Lakukan Terobosan
Diketahui, serapan anggaran di masing-masing SKPD sampai September 2014 rata-rata sebesar 48,39 persen atau Rp2,725 triliun dari total APBD Rp7,349 triliun. Ada 10 SKPD serapan anggarannya masih rendah, dua diantaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, dan Dinas..
Baca selengkapnya »Demokrat: Dengan Voting, Berarti PDIP Sepakat Pilkada Dipilih DPRD
Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, jika PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura mengambil sikap sama seperti partainya, maka UU Pilkada tidak memiliki legitimasi.
Baca selengkapnya »Sang Balerina: Demokrat Dengan “Politik Sopir Angkot”-nya
Di tengah-tengah gemuruh dan sempat kacaunya persidangan (sampai harus di-skors beberapa kali oleh pimpinan sidang), Partai Demokrat melancarkan aksinya. Bersikap seolah-olah menyetujui atau mendukung Pilkada Langsung dengan 10 butir persyaratan yang diajukannya, lalu melakukan jurus PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada PDIP cs.
Baca selengkapnya »13 Alasan Mengapa Pemilukada Harus Melalui DPRD
Indonesia saat ini belum layak untuk menyibukkan diri dengan rutinitas demokrasi yang serba merepotkan, menguras energi dan mengoyak anggaran, serta membuyarkan konsentrasi sosial pada masalah-masalah yang lebih penting. Demokrasi idealnya memberi kepraktisan tanpa harus memasung hak-hak dasar politik kita seperti hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul, hak berserikat, hak memilih dan hak untuk dipilih.
Baca selengkapnya »Hasil Voting Paripurna DPR: 226 Pilih Pilkada Melalui DPRD, 135 Pilih Pilkada Langsung
dakwatuna.com – DPR RI melaksanakan rapat paripurna hingga Jum’at dini hari (26/9/2014). Setelah melalui pembahasan yang alot mengenai RUU Pilkada, akhirnya DPR RI melakukan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir pada saat paripurna mendukung agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Dalam voting tersebut terdapat 2 opsi, yaitu Pilkada Lewat DPRD atau Pilkada …
Baca selengkapnya »