Komisi A DPRD Jabar mendukung langkah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memberlakukan moratorium outsourcing. Namun kebijakan tersebut diharapkan tidak memberatkan pengusaha atau investor. "Menurut saya kebijakan tersebut adalah kebijakan populis dan pro buruh. Moratorium outsourcing ini kebijakan yang pro rakyat dan DPRD pasti mendukung. Hanya catatan kami, yang harus diperhatikan adalah jangan memberatkan pengusaha atau investor," ujar anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah kepada INILAH.COM saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (3/10/2012).
Baca selengkapnya »Oknum Seluruh Fraksi DPRD Riau Terlibat Kasus Suap PON, Kecuali Fraksi PKS
KPK telah menetapkan seorang wakil ketua dan 9 anggota DPRD Riau tersangka suap PON. Mereka berasal dari lintas fraksi, kecuali Fraksi PKS. Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Riau yang anggotanya belum dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam kasus suap PON. Sementara fraksi lainnya ada yang terlibat, bahkan ada fraksi yang sampai tiga anggotanya dijadikan KPK tersangka.
Baca selengkapnya »DPRD Kobar Pertahankan Perda Miras
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) sependapat dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang menolak sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Baca selengkapnya »