Para ulama yang hadir dalam audiensi ini menyampaikan keluh-kesahnya terhadap tayangan televisi di Indonesia yang seringkali menyudutkan umat Islam
Baca selengkapnya »Mukernas KAMMI: Jayakan Indonesia 2045
PP KAMMI akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional pada 17-21 Februari mendatang di Asrama Haji kota Bekasi, Jawa Barat.
Baca selengkapnya »Ini Pesan Akmal Sjafril Kepada Netizen Pasca Diblokir Facebook
Akmal berpesan kepada Netizen untuk terus kampanye anti LGBT. Jika terjadi pemblokiran oleh Facebook,..
Baca selengkapnya »Facebook Blokir Netizen yang Posting Grafis “LGBT adalah Penyakit”
Selain Akmal, ada Netizen lain yang diblokir Facebook lantaran grafis tentang LGBT
Baca selengkapnya »Kampanye LGBT Tindakan Melawan Hukum
, fenomena LGBT di samping bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan merupakan tindakan ilegal dan inkonstitusional.
Baca selengkapnya »Pemuda Masjid dari Seluruh Indonesia Akan Berkumpul di Bandung
Mukernas JPRMI yang ke-3 ini merupakan kegiatan konsolidasi para aktifis pemuda dan remaja masjid seluruh Indonesia
Baca selengkapnya »Ini Fatwa MUI Tentang Homoseksualitas yang Mesti Diketahui
Salah satu bagian dari LGBT, adalah adanya penyimpangan seksual. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa.
Baca selengkapnya »Hadapi Bahaya LGBT, PKS Undang Pakar Cari Solusi
Menghadapi bahaya LGBT, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS mengundang sejumlah pakar dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Penyimpangan Seksual, Implikasi dan Solusinya'
Baca selengkapnya »PKS Dorong Pertamina Kelola Minyak Sebagaimana Amanat UUD 1945
Salah satu alasan harga BBM di Indonesia cukup tinggi adalah karena di level industri (hulu), Pertamina tidak mampu mengolah minyak mentah sendiri.
Baca selengkapnya »Fahira: Harusnya DPD Dikuatkan, Bukan Dibubarkan
“Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta maksimal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” jelas Fahira.
Baca selengkapnya »