Home / Berita / Nasional / PKS Dorong Pertamina Kelola Minyak Sebagaimana Amanat UUD 1945

PKS Dorong Pertamina Kelola Minyak Sebagaimana Amanat UUD 1945

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis. (fraksipks.or.id)
Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis. (fraksipks.or.id)

dakwatuna.com – Jakarta.  Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mendorong agar Pertamina memiliki kewenangan lebih untuk mengolah minyak mentah, mulai dari pengolahan di hulu hingga ke hilir, untuk konsumsi domestik.

Pasalnya, pemerintah saat ini, menurut Iskan, masih belum mampu melaksanakan industri dalam skala besar dengan mengatasnamakan negara.

“Jika kita konsisten dengan UUD 1945 Pasal 33, maka Pertamina bisa mewakili negara untuk melakukan produksi minyak. Bahkan, bisa mendapatkan lebih banyak modal, baik dari Surat Utang Negara (SUN) atau dari luar negeri,” papar Iskan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Fenomena Kejatuhan Harga Minyak Dunia; Menyingkap Harga BBM Pro Rakyat” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kamis (4/2/2016).

Iskan menilai, salah satu alasan harga BBM di Indonesia cukup tinggi adalah karena di level industri (hulu), Pertamina tidak mampu mengolah minyak mentah sendiri. Selama ini, tambah Iskan, SKK Migas yang melaksanakan tugas tersebut dengan kontrak dengan perusahaan asing.

Karena itu, Iskan berharap struktur pengelolaan migas di Indonesia harus lebih sederhana, dengan cara menggabungkan BPH Migas ke dalam Dirjen Migas.

“BPH Migas itu digabungkan saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Sedangkan untuk hulu, SKK Migas tidak perlu lagi, tugasnya langsung saja diberikan ke Pertamina,” papar Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Iskan berharap pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya minyak, di tanah air dapat kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Bahwa, seharusnya, Pertaminan berhak mengelola sumber daya negara sepenuhnya.

“Yang paling penting, kekayaan kita di bawah bumi dan di bawah laut, harus diinventarisasi sebagai aset negara. Negara bisa mendapatkan dana yang besar, kalau negara memberikan wewenang ke Pertamina khusus,”jelas Legislator PKS dari Dapil Sumatera Utara II ini.

Diketahui, FGD ini turut menghadirkan beberapa pemapar, seperti Enny Sri Hartati (INDEF), Wianda Pusponegoro (Vice President Corporate Communication Pertamina), dan Wiraatmaja Puja (Dirjen Kementerian ESDM). (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

PKS Gencar Bantu Korban Gempa dan Tsunami Sulteng

Organization