Nasional

Warga Kampung Ciketing Asem, Mustika Jaya menuding pengurus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) telah melakukan penipuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ntuk pendirian gereja di wilayah tersebut. Tokoh agama Ciketing Asem, Tajuddin membeberkan fakta manipuasi data yang dilakukan pihak HKBP. Menurutnya beberapa warga Ciketing mengaku KTPnya pernah dipinjam dan diberikan imbalan sejumlah uang.

Gedung eks-OPP di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur yang menjadi tempat alternatif untuk HKBP beribadat sementara sudah siap sejak Agustus. Gedung yang disediakan oleh pemerintah kota Bekasi secara gratis itu ditolak oleh HKBP dengan alasan tidak memungkinkan dan jaraknya jauh dari tempat tinggal mereka.

Ini bukan masalah agama. Karena di tempat kami ada juga warga yang non muslim selain Kristen HKBP. Warga selain muslim pun mulai keberatan dengan perilaku dan cara–cara warga HKBP dalam sosial kemasyarakatan. Kesimpulan kami bersama warga–warga non muslim selain jemaat HKPB, jemaat HKBP cenderung kasar, sembrono, tidak tahu diri, tidak tahu malu, menyebalkan, cara bicaranya keras dan sangat arogan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah--bupati dan wali kota--terkait dengan perannya dalam menyelesaikan perselisihan pendirian rumah ibadah. Gamawan menegaskan di Jakarta, Jumat, merujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, bupati dan wali kota berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan akibat pendirian rumah ibadah.

"Kalau memang hal itu perlu diperbaiki, silakan. UUD saja yang permanen bisa berubah melalui amandemen. Peraturan semakin ke bawah makin fleksibel bisa disesuaikan," katanya usia memberikan ceramah pembekalan kepada siswa-siswa SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jateng, Jumat.

Sementara itu, Ketua DPP FPI, Bidang Advokasi, Munarman mengatakan akan melaporkan hari ini (Jumat) soal pemalsuan tanda tangan ini ke Polres Metro Bekasi. "Polri belum memproses dan yang ada malah melepas seseorang yang memegang pisau setelah mengaku sebagai pedagang sayur," kata Munarman. Orang yang memegang pisau menurut Ketua DPP FPI tersebut berinisial MP.

Kontroversi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, masih terus berlangsung, arahan bahwa SKB tersebut harus direvisi semakin menguat. Namun Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wan Abubakar menilai bahwa SKB tersebut sudah tepat dan tidak perlu direvisi.

''Idealnya peraturan tersebut dibentuk atas kesepakatan antarumat beragama. PBM itu tidak perlu dicabut, tapi dilakukan revisi saja,'' ujar Din yang ditemui usai memberikan tausiyahnya dalam acara silaturahmi Muhammadiyah Jawa Barat di Masjid Al Mujahidin, Bandung, Jumat (17/9).

Ribuan umat Islam Kota Bekasi, Jawa Barat, berdemonstrasi di Pemerintah Kota Bekasi menuntut adanya keadilan informasi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada organisasi Islam setempat untuk menjelaskan duduk persoalan terjadinya insiden di Ciketing Asem Pondok Timur Indah, Kota Bekasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta segera dilakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan mudik Idul Fitri 1413 Hijriah untuk perbaikan pada tahun mendatang. Permintaan itu disampaikan Kepala Negara dalam arahannya ketika meninjau Pos Komando (Posko) Lebaran Cikopo di pintu gerbang Tol Cikampek, Jawa Barat, Jumat.