Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina, yang tidak bisa dibenarkan dalam konteks perdamaian di kawasan tersebut. "Kami mengecam pembangunan pemukiman yang tidak bisa benarkan dalam konteks perdamaian itu sendiri," kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, saat konperensi pers di Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya »Retribusi IMB Tempat Ibadah di Malang Digratiskan
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi, DPRD Kabupaten Malang Susianto, Kamis, mengatakan, penggratisan tersebut merupakan permintaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang, yang meminta keringanan retribusi perizinan IMB untuk pembangunan tempat ibadah kepada anggota dewan.
Baca selengkapnya »Walikota Bekasi: Ciketing Asem tak Boleh Digunakan Jemaat HKBP
Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, menyatakan Ciketing Asem Pondok Timur Indah yang jadi tempat peribadatan jemaat HKBP tidak boleh digunakan setelah ada penolakan dari 1.000 warga setempat. "Sebagai gantinya kami telah siapkan mereka Gedung OPP di Jalan Khairil Anwar sebagai tempat kebaktian pada Minggu (19/9), dan itu bisa digunakan sampai dua tahun hingga gereja selesai dibangun dilokasi lain di Kecamatan Mustika Jaya," ujar Mochtar, di Bekasi, Kamis.
Baca selengkapnya »Hasyim: Gereja di Indonesia Terbanyak di Asia
Dikatakannya, gereja yang berada di bawah Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) saja sudah ratusan jumlahnya, belum yang bernaung di lembaga lain. "Dari sini tercatat bahwa Indonesia merupakan negara terbanyak gerejanya di Asia," kata Hasyim.
Baca selengkapnya »Mendagri: Pemerintah Belum Berniat Revisi PBM Tentang Pendirian Rumah Ibadah
dakwatuna.com – Jakarta. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah belum berniat merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah. “Belum. Saya tidak mengatakan itu. Kita hanya sedang mempelajari terhadap masukan-masukan,” kata Gamawan ketika ditemui setelah …
Baca selengkapnya »TPM dan MER-C Ajukan Tuntutan ke Dewan HAM PBB
Tim Pengacara Muslim (TPM)-Medical Emergency Rescue (MER-C) akan mengajukan gugatan tindak kriminal oleh tentara Israel terhadap relawan Indonesia di Kapal Mavi Marmara (31/6) silam. Menurut Ketua Dewan Pembina TPM, Mahendradatta, sesuai rencana delegasi akan berangkat melayangkan tuntutan Jumat besok (17/9).
Baca selengkapnya »Mahasiswa Malang Ciptakan Tanda Baca Arab Otomatis
Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Jawa Timur, dalam tugas akhirnya berhasil menciptakan program tanda baca arab otomatis atau yang disebut dengan program "Muchad Tasheeh". Mukhlish Fuadi, mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang menciptakan program tersebut, Kamis, menjelaskan, program ini berfungsi memudahkan orang yang akan membaca tulisan arab yang tidak diketahui tanda bacanya, sehingga dengan program ini tanda baca itu akan muncul otomatis serta orang akan dapat dengan mudah membacanya.
Baca selengkapnya »Agus Martowardojo Keberatan Zakat Jadi Pengurang Pajak
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan keberatannya mengenai usulan zakat sebagai salah satu unsur pengurang perhitungan pendapatan kena pajak. "Kalau yang sekarang ini dikaitkan dengan misalnya zakat dipakai sebagai dasar untuk pengurang pajak, itu kita berkeberatan untuk hal itu," tegasnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (16/9/2010).
Baca selengkapnya »Menkes Resmikan Vaksin Meningitis Halal untuk Jamaah Haji
Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih, meresmikan pemberian vaksin meningitis halal secara nasional, kepada jemaah calon haji Indonesia tahun 1431 H/2010 M, di Puskesmas Lubuk Buaya, Padang, Sumatra Barat, Rabu (15/9).
Baca selengkapnya »MUI: Pencabutan PBM Bukan Penyelesaian Masalah
Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang kerukunan beragama dinilai perlu ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bukannya malahan dicabut. "Pencabutan PBM tidak menyelesaikan masalah, bahkan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan di Jakarta, Kamis.
Baca selengkapnya »