Home / Berita / Internasional / Asia / Polemik Muslim Uighur, Cina Minta Dihormati

Polemik Muslim Uighur, Cina Minta Dihormati

Seorang Muslimah Uighur menghadapi pasukan keamanan bersenjata Cina (REUTERS/David Gray)
dakwatuna.com – Beijing. Pemerintah Cina meminta otoritas hak asasi manusia PBB agar menghormati kedaulatannya. Hal itu setelah Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet menyoroti dugaan “penahanan massal terhadap Muslim Uighur” di Xinjiang, Cina.

Pada Senin (10/09), Bachelet mengecam keras penindasan yang sedang berlangsung di salah satu provinsi di Cina terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut. Itu disampaikan dalam pernyataan pertamanya sebagai kepala pengawas HAM di Jenewa, Swiss.

Presiden dua periode Cile juga mendesak Beijing mengizinkan pemantau masuk ke wilayah yang sedang bergejolak tersebut.

Tanggapan dari Cina dilontarkan oleh Jubir kementerian luar negeri, Geng Shuang, Selasa (11/09). Ia mengatakan, “Bachelet harus dengan teliti mematuhi misi dan prinsip-prinsip piagam PBB.”

Geng menambahkan Bachelet harus “menghormati kedaulatan Cina secara adil dan obyektif”, dan “tidak mendengar informasi sepihak dalam menjalankan tugasnya”.

Komentar Bachelet datang menyusul laporan Human Rights Watch (HRW), yang menyebut adanya penindasan dan penahanan terhadap orang-orang Uighur yang berbahasa Turki tersebut. Bahkan Cina disebut melakukan “indoktrinasi politik paksa” dalam sebuah kamp yang disebut “kamp pendidikan ulang”.

Bulan lalu, panel HAM PBB mendapat laporan yang disebut “dapat dipercaya”. Laporan itu berisi informasi adanya penahanan terhadap hampir satu juta orang di provinsi barat laut Cina tersebut.

Namun, pemerintah Cina membantah semua laporan itu.

Cina mengatakan, langkah keamanan keras di Xinjiang diperlukan untuk menangkap ekstremis dan terorisme. Disebutkan, tindakan itu tidak hanya menargetkan kelompok etnis tertentu atau membatasi kebebasan beragama.

Xinjiang merupakan rumah bagi setidaknya delapan juta Muslim Uighur.

Di wilayah yang berbatasan langsung dengan Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgizstan dan Tajikistan itu, Muslim Uighur menghadapi larangan memanjangkan janggut dan kerudung, selain juga larangan distribusi Al-Quran.

Selama dua tahun terakhir, pemerintah secara dramatis meningkatkan keamanan dan pengawasan atas Xinjiang. Hal itu dilakukan dengan mendirikan pos-pos pemeriksaan keamanan, kamp-kamp pendidikan ulang dan koleksi DNA massal. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
William Ciputra
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

[Video] Seorang Guru Ingin Cium Tangannya, Begini Respon Erdogan

Organization