Adakah Sanksi Atas Pelanggaran HAM oleh Arab Saudi?

dakwatuna.com – Doha. Pengacara sekaligus aktivis HAM asal Inggris, Rodney Dixon mengatakan, keberadaan Arab Saudi di Dewan HAM PBB adalah sebuah ironis. Dalam program ‘Ma Wara al-Akhbar Al Jazeera’ episode 31 Januari 2018, ia juga menyebut Saudi tak layak berada dalam dewan tersebut sementara rapotnya berpredikat “Buruk Sekali”.

Disebutkan, Dixon dan temannya yang bernama Ken McDonal, menyiapkan laporan yang akan diajukan ke Dewan PBB tersebut. Dalam laporan itu, keduanya menuntut pencopotan Saudi dari keanggotaan dewan, sebagai sanksi atas “pelanggaran HAM berat” yang dilakukan.

Seperti ramai diperbincangkan, pemerintah Saudi akhirnya membebaskan banyak pangeran dan pebisnis setelah mereka menyerahkan sebagian harta. Sementara masih ada puluhan lainnya yang ditahan dari kalangan dai, aktivis, dan kolumnis, yang ditangkap pada September 2017 lalu.

Lebih lanjut Dixon menyebut laporannya berisi pengakuan dari LSM, keluarga tahanan dan pihak lain yang dikenal. Namun, Dixon enggan mengungkap identitas atas permintaan yang bersangkutan.

Dalam laporannya Dixon menyatakan ada satu ruang tahanan yang diisi oleh 30 orang. Sementara ada 31 orang yang ditahan tanpa sebab. Pihak keluarga memang berusaha mencari tahu namun gagal, tambahnya,

Sementara itu, Jubir Human Rights Watch, Ahmad bin Syamsi menyatakan, laporan sangat sesuai dengan dugaan yang muncul sejak kampanye pemberantasan oposisi tahun 2011. Saat ini, kampanye serupa juga dilakukan di bawah komando Putra Mahkota Muhammad bin Salman.

Terkait pencopotan keanggotaan Saudi dari Dewan HAM, Bin Syamsi menjelaskan hal itu harus melalui kesepakatan dua pertiga anggota. Secara teoritis, tambahnya, kekejaman Saudi di Yaman juga sedikit banyak akan berperan. (whc/dakwatuna)

Sumber: Aljazeera

Redaktur: William

Beri Nilai:

Tentang William