Topic
Home / Berita / Nasional / Deny JA Usulkan Reformasi Haji, Jumlah Hari Haji yang Sah jadi Satu Bulan

Deny JA Usulkan Reformasi Haji, Jumlah Hari Haji yang Sah jadi Satu Bulan

Deny JA, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI). (kompas.com)
Deny JA, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI). (kompas.com)

dakwatuna.com – Jakarta.  Musibah meninggalnya ratusan jamaah haji di Mina akibat berdesak-desakan masih dalam penyelidikan pemerintah Arab Saudi, namun tidak sedikit pihak yang langsung melemparkan tuduhan ketidakberesan penyelenggaraan haji oleh pemerintah Arab Saudi.

Berbagai kritik kecaman terus dilemparkan pihak-pihak yang merasa dirugikan tanpa menunggu hasil investigasi yang tengah berjalan, bahkan tidak sedikit yang mulai mempermasalahkan manajemen pengelolaan haji tersebut.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI)  Deny JA yang mengusulkan reformasi pelaksanaan haji melalu tiga poin usulannya yang berpotensi menuai kontroversi.

“Saatnya pemerintah Saudi mengumpulkan ulama untuk melakukan reformasi atas ibadah haji tanpa melanggar ketentuan kitab suci yang diyakini,” ujar pegiat anti diskriminasi, Deny JA dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9/15) sebagaimana dikutip dari republika.co.id

Salah satu yang diusulkan pemilik nama lengkap Deny Januar Ali adalah menambah jumlah hari yang sah untuk berhaji. Selama ini diyakini hari yang sah berhaji hanya lima hari efektif, dari tanggal 9 hingga 13 Dzulhijjah saja. Menurut dia, harus dipikirkan jumlah hari berhaji yang sah bertambah juga tak hanya lima hari, tapi berbulan-bulan. Dari lima hari menjadi misalnya 60 hari, dan sebagainya.

“Ini akan menjadi solusi yang sangat ampuh untuk mengurangi konsentrasi massa di satu titik dan di satu waktu. Dengan begitu, ibadah haji akan dirasakan lebih nyaman dan lebih aman bagi jamaah,” ujarnya.

Salah satu gagasan yang juga ramai digulirkan adalah memindahkan otoritas pengelolaan tanah suci dari tangan kerajaan Arab Saudi kepada otoritas muntinasional.

Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau biasa disapa Gus Yahya mengatakan, salah kelola atas tanah suci Mekkah dan Madinah yang menjadi tujuan muslim dunia bukan alasan pelimpahan wewenang dari Kerajaan Arab Saudi ke otoritas multinasional dalam segala bentuknya.

Gus Yahya menganggap pelimpahan wewenang kelola hanya karena kesalahan otoritas kerajaan Saudi merupakan gagasan yang tidak solutif bahkan destruktif.

“Gagasan merampas kedaulatan atas Haramain dan manajemen tuan rumah ibadah haji dari tangan kerajaan Arab untuk diserahkan kepada otoritas multinasional dengan segala wujudnya, adalah gagasan konyol, produk gelap mata,” kata Yahya seperti dikutip dari laman NU Online, Ahad (27/9/15).

Perampasan kedaulatan itu, menurut Gus Yahya, hanya melahirkan instabilitas dunia Islam dan ancaman keamanan tak berkesudahan atas tanah suci. “Tak ada prospek di dalamnya,” kata Gus Yahya. (sbb/dakwatuna)

Redaktur: Saiful Bahri

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Saiful Bahri
Lahir dan besar di Jakarta, Ayah dari 5 orang Anak yang hobi Membaca dan Olah Raga. Setelah berpetualang di dunia kerja, panggilan jiwa membawanya menekuni dunia membaca dan menulis.

Lihat Juga

Komunitas Muslim Jerman Minta Aparat Jaga Seluruh Masjid

Figure
Organization