Home / Berita / Daerah / Warga Jakarta Mengadu Masalah Penggusuran ke DPRD

Warga Jakarta Mengadu Masalah Penggusuran ke DPRD

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin (kiri) bersama Anggota FPKS DPRD DKI Jakarta lainnya Dite Abimanyu (kanan), menerima sejumlah perwakilan warga Rawamangun terkait penundaan relokasi tempat tinggal warga yang akan digusur, Selasa (23/12).
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin (kiri) bersama Anggota FPKS DPRD DKI Jakarta lainnya Dite Abimanyu (kanan), menerima sejumlah perwakilan warga Rawamangun terkait penundaan relokasi tempat tinggal warga yang akan digusur, Selasa (23/12).

dakwatuna.com – Jakarta. Perwakilan Warga yang terdiri dari Ketua RW, RT dan Tokoh Masyarakat RW 02 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur menyambangi Fraksi PKS (FPKS) DPRD DKI Jakarta, kunjungan tersebut dalam rangka menyampaikan pengaduan terkait dengan surat edaran peringatan tertanggal 22 Desember 2014 dari Camat Pulogadung tentang penertiban bangunan di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perwakilan Warga tersebut diterima langsung Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin dan Anggota DPRD asal FPKS lainnya Dite Abimanyu, di Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (23/12) siang.

Nasution salah satu perwakilan warga menyampaikan, dirinya bersama warga lainnya mengadukan terkait penundaan relokasi, “Saya sudah tinggal di wilayah tersebut sudah lebih dari 40 tahun, dan memiliki sertifikat tanah, ini salah satu alasannya kami inginkan penundaan pembongkaran tersebut,” jelasnya.

Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin, langsung merespon dengan melayangkan surat himbauan penundaan relokasi untuk warga tersebut, “Surat penundaan relokasinya akan segera dikirimkan Rabu besok ke Camat Pulogadung,” sebut pria yang akrab disapa Didin ini.

Masih menurut Didin, FPKS beralasan atas penundaan relokasi tersebut didasari, pertama, karena belum adanya sosialisasi yang menyeluruh ke warga sekitar, “Kemudian kedua, sudah timbul kekerasan kepada warga, dan yang ketiga, belum ditentukan bentuk kompensasi yang ditawarkan karena sebagian warga sudah ada yang memiliki sertifikat,” jelas Didin yang juga Ketua DPW PKS DKI Jakarta.

FPKS juga berharap kepada pihak Walikota Jakarta Timur, untuk memfasilitasi dialog terkait rencana penundaan relokasi tersebut. (fpks/abr/dakwatuna)

Redaktur: Abdul Rohim

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tentang

Avatar
Seorang suami dan ayah

Lihat Juga

PKS Gencar Bantu Korban Gempa dan Tsunami Sulteng

Organization