Pemerintah dinilai asal-asalan dan tidak memiliki kriteria yang jelas dalam melakukan pemblokiran.
Baca selengkapnya »Blokir Situs-situs Islam, Al-Washliyah Tuntut Penjelasan Pemerintah
Sebelum memtuskan untuk memblokir atau menutup situs tertentu, Pemerintah diminta terlebih dahulu melakukan kajian komprehensif , demikian disampaikan Ketua Al-Washliyah, Masyhuril Khamis, Selasa (31/3/2015) di Jakarta, sebagaimana rilis diterima Dakwatuna (1/4/2015) .
Baca selengkapnya »Situs Media Islam Diblokir, DPR Akan Panggil BNPT dan Kemenkominfo
Anggota Komisi lll DPR RI, Almuzzammil Yusuf, menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).
Baca selengkapnya »#TrenSosial: Pemblokiran 19 Situs Media Islam Tuai Kritik Tajam
Pemblokiran 19 situs media Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menuai kritik keras dari para pengguna media sosial melalui tagar #KembalikanMediaIslam, sebagaimana dilansir BBC Indonesia (31/3/2015).
Baca selengkapnya »Aa Gym: Ada Apa dengan Pemerintahan Sekarang Ini?
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memblokir 19 situs Islam radikal. Adapun, Kemenkominfo mengaku sudah memblokir tiga situs Islam radikal. Alhasil, ada 22 situs yang masuk daftar blokir dengan alasan pemberitaannya mendukung berdirinya ISIS.
Baca selengkapnya »Harga BBM Ikut Pasar, Ketua MPR: Pemerintah Langgar Undang-Undang
"Pemerintah harus hati-hati. (Harga) BBM itu tidak boleh ikuti harga pasar. Kalau ikut pasar, bisa berbahaya, bisa...
Baca selengkapnya »Pemerintah Terapkan Manajemen “Warung Kopi”?
"Apalagi pengelolaan negara yang dilakukan pemerintah tak memiliki konsep yang jelas," ujarnya. Bahkan, Enny menyebut pemerintah tak memiliki perencanaan kebijakan yang baik. Hal itu..
Baca selengkapnya »Pemerintah Kurang Perhatian Terhadap Dai di Daerah Terpencil Indonesia
Pemerintah Indonesia masih kurang memperhatikan kesejahteraan dai di wilayah terpencil Indonesia.
Baca selengkapnya »Seluruh Hakim di Tunisia Mogok Kerja
Mereka menegaskan bahwa langkah Kementerian Kehakiman Tunisia yang mengusulkan amandemen UU Dewan Tertinggi Hakim bertentangan dengan konstitusi dan berupaya menjadi lembaga itu di bawah kendali pemerintah.
Baca selengkapnya »Menag: Kabar Tidak Ada Lagi Dana Dari Pemerintah Dari Siapa? Itu Tidak Benar
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah bahwa pemerintah tidak lagi memberikan bantuan dana kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kepada ormas-ormas Islam lainnya.
Baca selengkapnya »